pelantar.id – Para sopir taksi online dan konvensional yang beroperasi di Kota Batam, Kepulauan Riau diminta tidak ribut-ribut lagi. Kedua pihak harus saling menjaga dan menghormati aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail menegaskan, pascadibatalkannya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung pada 12 September lalu, seluruh pemilik angkutan umum di Kepri kini beroperasi berdasar aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, untuk mengatur tentang angkutan umum baik taksi online maupun konvensional.

Jamhur mengatakan, taksi online masih boleh beroperasi dimana saja. Namun, harus tetap menghormati taksi konvensional. Para sopir taksi online diminta tidak memasuki wilayah pangkalan taksi konvensional saat mengambil penumpang seperti di bandara, dan pelabuhan.

Baca Juga :   Menonton Seri Film Fast and Furious Berdasarkan Kronologis Cerita

“Boleh dimana saja. Tapi untuk lokasi-lokasi tertantu hanya boleh untuk mengantar penumpang, bukan mengambil penumpang. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi keributan,” katanya di Tanjungpinang, Rabu (26/9) dikutip website kepriprov.go.id.

Baca Juga : My Blue Bird, Aplikasi Pendukung Gaya Hidup Digital

Menurut Jamhur, masih banyak wilayah yang bisa dimasuki taksi online di antaranya, kawasan perumahan, pasar, perkantoran dan lainnya. Untuk menunjukkan kehadiran taksi online yang beroperasi di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri akan menerapkan pemasangan stiker untuk 300 taksi online sesuai kuota yang ditetapkan. Taksi-taksi yang sudah dipasang stiker tersebut merupakan taksi online yang sudah mengantongi izin operasional.

“Stiker itu akan dipasang di mobil taksi online, jadi bisa dilihat oleh yang lain (taksi konvensional). Kami minta ini dimengerti dan dihormati,” kata dia.

Baca Juga :   Bahayakah Konsumsi Telur Infertil?

Jamhur mengatakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dipakai sementara sambil menunggu aturan baru terkait angkutan umum. Permenhubu Nomor 108 juga masih tetap dipakai sebagai pegangan. Pemerintah sudah mengumpulkan seluruh asosiasi angkutan umum termasuk para kepala Dinas Perhubuhan Kabupaten/Kota se-Kepri.

Ketua masing-masing asosiasi angkutan umum diminta saling menghormati dan mengajak para anggotanya agar menghindari saling gesekan atau pertikaian dengan anggota lain selama beroperasi di lapangan.

“Kepada taksi online, kami minta jangan mengambil penumpang di wilayah pangkalan taksi konvensional. Untuk taksi pangkalan juga jangan sembarangan main sweeping taksi online, itu tidak bagus,” katanya.

 

Editor : Yuri B Trisna