pelantar.id – Penetapan Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah membenarkan tudingan bahwa makelar anggaran masih marak. Taufik diduga menerima suap terkait pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada APBN Perubahan 2016.

Legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga menerima hadiah sekitar Rp3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen, M Yahya Fuad. Untuk diketahui, DAK adalah anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan di daerah sesuai prioritas pembangunan nasional.

Lima hari sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membuka perdebatan sengit dengan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/18). Pemicunya, Mulyani enggan membuka rincian DAK dalam rapat tersebut. Rincian DAK harus dirahasiakan untuk mencegah korupsi, katanya.

Menurut Mulyani, pembahasan DAK secara rinci, akan memicu perdebatan panjang sehingga pembahasan anggaran molor. Selain itu, anggaran DAK untuk masing-masing daerah bisa berpotensi memunculkan makelar anggaran. Tapi para wakil rakyat berpandangan sebaliknya. Keengganan Sri Mulyani membuka rincian DAK itulah yang justru bisa membuka celah korupsi.

Keengganan Mulyani membuka rincian DAK juga didasari peristiwa bulan Mei lalu. Anak buahnya, Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ditangkap KPK.

“Yang ingin saya sampaikan, kami ingin dan harus menjaga jajaran aparat kami sendiri agar tidak menggunakan mekanisme ini untuk melakukan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang tidak baik,” kata Sri Mulyani.

Yaya ditangkap KPK pada 4 Mei lalu. Ia diduga menerima hadiah setelah menjalankan tugasnya sebagai makelar anggaran transfer dana ke daerah pada APBN Perubahan 2018. Turut diamankan KPK bersama Yaya adalah anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono.

Baca Juga :   Mitos dan Persepsi Seputar Gejala Penyakit Jantung

Mereka berdua, dicokok KPK dalam pertemuan di restoran yang ada di Halim Perdanakusuma, bersama para pengusaha. Selanjutnya, KPK memeriksa rumah Yaya di Bekasi. Hasilnya, penyidik menemukan 1 kilogram emas, 63.000 dolar Singapura, 12.500 dolar Amerika Serikat dan uang tunai Rp1.344.500.000. Semua itu diduga hadiah dari para pengusaha yang ikut dalam pertemuan di Halim tersebut.

Kasus ini berangkat dari dua proyek di Sumedang yang rencananya akan dibiayai dari DAK dan DAU pada APBN Perubahan 2018 senilai Rp25 miliar. Dari anggaran itu, Amin Santono meminta imbalan Rp1,7 miliar. Tapi saat ditangkap, ia baru menerima Rp400 juta.

Penangkapan anak buahnya itu membuat Sri Mulyani geram. Ia meminta KPK mengusut kasus ini lebih dalam. Mulyani ingin tahu, apakah Yaya bergerak sendiri atau memiliki komplotan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketika itu, Mulyani menegaskan, Yaya sudah menjadi makelar anggaran. Padahal, Yaya sama sekali tidak punya wewenang dalam persetujuan usulan anggaran khususnya DAK dan DAU untuk daerah. Setelah kejadian itu, Mulyani melarang seluruh jajarannya bertemu dengan perwakilan daerah. Semua proposal pengajuan anggaran daerah harus dilakukan secara online.

Karena itu, dalam rapat di DPR RI, Mulyani minta agar rincian DAK dibuka dan diumumkan setelah ketok palu, sehingga tidak ada peluang untuk diotak-atik lagi oleh siapapun. Namun sekali lagi, para anggota Dewan terus mendesak Mulyani untuk membuka rincian DAK tersebut. Alasannya, mereka ingin memastikan, aspirasi daerah tempat asal mereka terpilih, sudah diakomodir.

Maka, pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD RI, Said Abdullah, atas persetujuan anggota, memutuskan agar rincian anggaran untuk DAK Afirmasi, DAK Penugasan, dan DAK Reguler dibuka untuk dibahas. Saat itu, Banggar berpegangan pada aturan Pasal 80 Undang-Undang MD3 yang mewajibkan anggota Dewan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sri Mulyani pun mengalah.

Baca Juga :   Potensi Grup Neraka Liga Champions

Keterbukaan Informasi Publik
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Defny Holidin mengatakan, transparansi di Kementerian Keuangan dalam penganggaran DAK sebenarnya sudah cukup baik. Namun, menurut dia, Sri Mulyani salah jika menganggap rincian anggaran tersebut bersifat rahasia.

Defny mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penggunaan anggaran yang berasal dari APBN wajib disampaikan ke publik.

“Kalau dari sisi pendekatan administrasi, penganggaran itu sifatnya terbuka dan secara prosedural Presiden mengeluarkan Perpres dan penyusunan DAK Fisik merupakan informasi terbuka dan prosesnya juga dibahas Musrenbang yang dikelola oleh Bappenas. Dan itu isu yang seharusnya semua orang dan pemangku kepentingan tahu,” ujarnya dikutip dari Tirto.id.

Menurut Defny, kekhawatiran Sri Mulyani soal bakal adanya makelar jika rincian DAK Fisik tidak bisa dijadikan alasan. Sebab hal tersebut merupakan konsekuensi dari transparansi anggaran.

“Memang ada kekhawatiran kalau rinciannya dibuka ke publik ada peluang dari sisi makelar proyek ke daerah. Misalnya ada alokasi anggaran ke daerah dengan dana sekian, itu langsung broker bisa lihat, dan manfaatkan celah yang ada di anggaran proyek pembangunan,” kata dia.

Defny mengingatkan, bahwa pemerintah seharusnya sudah melakukan langkah antisipasi dengan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di daerah. Pasalnya, di tahap realisasi, lemahnya sistem pengadaan barang atau jasa di daerah sering menjadi celah untuk mengambil keuntungan dari selisih nilai proyek dengan anggaran yang dialokasikan lebih.

 

Editor : Yuri B Trisna