pelantar.id – Sidang perdana gugatan status lahan warga Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang berubah menjadi hutan lindung ditunda. Pasalnya, para tergugat mangkir dari  persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Kamis (18/10) itu.

Hakim Ketua PN Tanjungbalai Karimun, Yudi Rozadinata memutuskan menunda sidang tersebut hingga 22 November 2018. Agenda persidangan tetap sama, memeriksa kelengkapan berkas dan menghadirkan para tergugat.

 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bonaparte, Capt Samuel Bonaparte Hutapea selaku kuasa hukum masyarakat yang menggugat mengaku kecewa dengan mangkirnya para tergugat dalam sidang perdana kasus ini.

“Beberapa tergugat dan turut tergugat tak ada yang hadir. Yang kami inginkan tidak lebih dan tidak kurang adalah pemenuhan hak masyarakat, yakni hak mereka atas tanah yang sudah mereka miliki dan kuasai diberikan. Tidak diambil semena-mena yang tiba-tiba dirampas dan menjadi hutan lindung,” kata Samuel.

Baca Juga :

Baca Juga :   Lahan Dirampas Negara, Warga Meral Barat Gugat Presiden

Menurutnya, jika para tergugat dan turut tergugat hadir, sidang bisa dilaksanakan dan biasanya akan dilanjutkan ke tahap mediasi.

“Penundaan sidang ini sangat lama. Keinginan kami, masalah ini bisa diselesaikan di luar pengadilan, tidak harus dalam putusan pengadilan. Kami harap para pihak serius ingin menyelesaikan masalah ini, tanpa harus menunggu putusan pengadilan,” katanya.

Terkait tindak lanjut hasil pertemuan dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun beberapa waktu lalu, Samuel mengaku sampai sekarang belum menerima kabar apapun dari Nurdin.

“Janjinya akan mempertemukan kami dengan Menteri Kehutanan. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan kabar tentang rencana pertemuan itu,” katanya.

Sidang perdana kasus lahan warga Guntung Punak di PN Tanjungbalai Karimun, Kamis, (18/10).
Foto : PELANTAR/Abdul Gani

Sementara, Hakim Ketua Yudi Rozadinata menjelaskan, ditundanya sidang tersebut hingga 22 November mendatang karena masih akan menunggu para tergugat untuk hadir. Sehingga mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri setempat para tegugat untuk melakukan pemanggilan, agar hadir pada sidang berikutnya.

Baca Juga :   Target Kepri, 6.000 Wisman Datang Setiap Hari

“Persidangan ini ditunda sampai 22 November nanti. Karena beberapa pihak belum dapat hadir. Sesuai dengan hukum acara ya ditunda. Ini memang hak dari pihak yang belum hadir dan akan dipanggil terlebih dahulu,” katanya.

Menurut Yudi, lamanya jadwal persidangan berikutnya lantaran proses pemanggilan delegasi, melalui Pengadilan Negeri setempat domisili para tergugat dan turut tergugat.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat menggugat Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun pada 12 September lalu.

Dalam gugatan disebutkan, ada ratusan hektare lahan warga Kelurahan Darussalam dirampas pemerintah dan berubah status hutan lindung. Usai mendaftarkan gugatan, masyarakat Guntung Punak diundang Gubernur Kepri Nurdin Basirun ke kantornya di Tanjungpinang, dengan tujuan membantu mengembalikan hak warga atas tanah yang dirampas. Gubernur kemudian berjanji akan mempertemukan warga dengan Menteri Kehutanan.

 

Reporter : Abdul Gani

Editor : Yuri B Trisna