Tulsi Gabbard resmi mengakhiri posisinya sebagai Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat setelah berhadapan dengan dua tekanan yang sama-sama besar: urusan keluarga dan perbedaan sikap dengan Donald Trump soal Iran. Keputusan ini langsung menarik perhatian karena datang saat posisinya di lingkaran kekuasaan sempat dianggap tidak sepenuhnya solid.
Gabbard menyampaikan keinginannya mundur langsung kepada Trump dalam pertemuan di Ruang Oval. Dalam surat pengunduran diri yang ia unggah di platform X, Gabbard juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama sekitar satu setengah tahun memimpin kantor itu.
Faktor keluarga jadi alasan yang paling menonjol
Di hadapan publik, Gabbard menegaskan bahwa kondisi keluarga menjadi alasan terberat. Suaminya, Abraham Williams, didiagnosis mengidap kanker tulang langka, dan ia menilai tugas negara yang menyita banyak waktu membuat situasi itu semakin sulit dijalani.
Gabbard mengatakan tidak mungkin membiarkan suaminya menghadapi perjuangan tersebut sendirian sementara dirinya tetap sibuk menjalankan tugas pemerintahan. Fox News Digital sebelumnya melaporkan bahwa pengunduran dirinya akan berlaku mulai 30 Juni 2026, sementara juru bicara Gedung Putih Davis Ingle juga menyebut keputusan itu berkaitan dengan kondisi kesehatan sang suami.
Meski begitu, muncul pula pandangan berbeda dari internal pemerintahan. Seorang sumber yang mengetahui situasi itu menyebut Gabbard sebenarnya didorong keluar dari jabatannya, tetapi Gedung Putih belum memberi tanggapan resmi atas klaim tersebut.
Trump bergerak cepat menunjuk pengganti sementara
Tidak lama setelah kabar pengunduran diri mencuat, Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa Aaron Lukas akan mengisi posisi direktur sementara. Lukas kini menjabat Wakil Direktur Utama Intelijen Nasional dan pernah menjadi perwira serta analis CIA.
Trump juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Gabbard selama menjabat. Ia menyebut langkah Gabbard untuk mendampingi suaminya sebagai keputusan yang tepat di tengah perjuangan keluarga menghadapi penyakit serius, seraya mengatakan bahwa Gabbard telah melakukan pekerjaan yang hebat.
Iran ikut memperlebar jarak di belakang layar
Di balik alasan keluarga, hubungan Gabbard dan Trump disebut juga menegang karena perbedaan pandangan mengenai Iran. Pada Maret, Trump sempat menilai Gabbard memiliki pendekatan yang lebih lunak terhadap ambisi nuklir Teheran.
Ketegangan itu makin terlihat ketika Trump pada Juni mengatakan Gabbard keliru saat menilai tidak ada bukti Iran sedang membangun senjata nuklir. Sejumlah sumber internal juga menyebut Gabbard tidak dilibatkan dalam beberapa pembahasan penting terkait kebijakan luar negeri.
Ia dilaporkan absen dalam musyawarah antara Trump dan para penasihat keamanan nasional mengenai operasi militer AS yang menggulingkan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, perang Iran, dan Kuba. Situasi ini memperkuat kesan bahwa posisinya di lingkungan dalam pemerintahan tidak selalu aman.
Jejak karier yang sejak awal penuh sorotan
Saat pertama kali ditunjuk memimpin Kantor Direktur Intelijen Nasional, Gabbard memang sudah dipandang tidak memiliki pengalaman intelijen yang mendalam. Sebelum masuk pemerintahan Trump, ia dikenal sebagai mantan anggota Kongres dari Partai Demokrat, lalu beralih mendukung Trump pada Pemilu Presiden 2024 dan bergabung dengan Partai Republik.
Kantor Direktur Intelijen Nasional sendiri dibentuk setelah serangan Al Qaeda pada 11 September 2001 untuk mengawasi 18 badan intelijen AS. Di luar politik, Gabbard membawa latar belakang militer yang kuat, termasuk tugas di Irak pada 2004 hingga 2005 saat masih menjadi anggota Garda Nasional Hawaii.
Setelah itu, ia menjadi perwira di Cadangan Angkatan Darat AS dan mencapai pangkat letnan kolonel. Namun sepanjang kariernya, Gabbard juga kerap menuai kontroversi bipartisan, termasuk kritik atas pernyataan yang dinilai sejalan dengan narasi Rusia terkait invasi Ukraina pada 2022 serta pertemuannya dengan mantan Presiden Suriah Bashar Assad di Damaskus pada 2017.
Langkah internal yang ikut memicu gesekan
Di dalam pemerintahan, Gabbard juga dikaitkan dengan sejumlah kebijakan yang memunculkan ketegangan. Salah satunya adalah pembentukan Kelompok Inisiatif Direktur yang bertujuan mendeklasifikasi dokumen soal kematian mantan Presiden John F Kennedy, meneliti keamanan mesin pemilu, dan menelusuri asal-usul Covid-19.
Ia juga mencabut izin keamanan 37 pejabat AS aktif dan mantan pejabat pada Agustus lalu setelah mereka dituduh membocorkan identitas petugas intelijen yang bertugas secara rahasia di luar negeri. Gabbard bahkan menyetujui pencabutan izin keamanan sejumlah mantan pejabat intelijen, termasuk mantan Direktur CIA John Brennan.
Partai Demokrat kemudian menuduh Gabbard menggunakan posisinya untuk mendukung agenda politik Trump. Mereka juga mengaitkannya dengan upaya membuktikan klaim yang telah dibantah mengenai dugaan kecurangan pada Pemilu Presiden AS 2020.
Kepergian Gabbard dari jabatan tertinggi intelijen AS kini menutup masa tugas yang dipenuhi tekanan politik, silang pandang soal Iran, dan sorotan tajam dari banyak arah. Di sisi lain, penunjukan Aaron Lukas menunjukkan Trump ingin segera menjaga kendali atas lembaga intelijen yang memegang peran penting dalam keamanan nasional Amerika Serikat.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
