pelantar.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun mengingatkan jajarannya untuk tidak membangun rantai birokrasi yang berbelit-belit, sehingga menyusahkan masyarakat dan investasi. Rantai perizinan juga harus dibuat secepatnya dan tidak saatnya lagi berlama-lama.

“Jangan banyak buang waktu yang akhirnya merugikan daerah ini. Bukan zamannya lagi membuat urusan berbelit-belit. Semua harus sederhana dan cepat,” kata Nurdin usai menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Sahid Hotel, Jakarta, Senin (30/4).

Musrenbangnas RKP 2019 dibuka Presiden Joko Widodo, dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, para gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Dari Kepri, Nurdin didampingi Sekretaris Daerah, TS Arif Fadillah dan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Naharuddin.

Di musrenbangnas yang mengusung tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya waktu. Menurut presiden, komoditas yang paling mahal di dunia adalah waktu, karena itu, jajaran pemerintahan di Indonesia jangan suka membuang-buang waktu.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Sekda Arif Fadilla dan Kepala barenlitbang Kepri Naharuddin menghadiri Musrenbangnas RKP 2019 di Sahid Hotel, Jakarta, Senin (30/4).

Gubernur Nurdin pun meneruskan pesan Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk tidak membuang-buang waktu. Menurut Nurdin, rantai prosedur perizinan di Kepri harus cepat. Sebagai daerah tujuan investasi, Kepri harus memberikan percepatan perizinan.

Baca Juga :   Wali Kota Ajak Telkomsel Dukung Pembangunan Batam

Nurdin ingin perizinan yang diberikan harus dalam hitungan jam.Pemprov Kepri akan terus mendorong penyederhanaan perizinan agar semakin cepat dan singkat.

“Kata Presiden, kalau mindset kita masih seperti itu (berbelit dan suka buang-buang waktu) ya akan sulit maju kita. Dunia sudah berubah masa kita masih bertele-tele menjadi ribet. Mau jadi apa kita,” katanya.

Nurdin mengklaim beberapa arahan Presiden Jokowi sudah dilaksanakannya. Presiden memang menitip pesan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar tidak ketergantungan dengan APBN dan APBD saja dalam melangsungkan kegiatan atau pembangunan fisik.

Di Kepri, sejumlah proyek infrastruktur sudah ditawarkan ke swasta baik lokal maupun asing. Hal itu membuat beberapa proyek strategis di Kepri langsung mendapat restu Presiden Jokowi, seperti pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pengembangan Pelabuhan Batuampar (Batam), pengembangan dan modernisasi Bandara Hang Nadim (Batam) dan Pembangunan Batam LRT (Light Rapit Transit).

Baca Juga :   BP Batam Lakukan Hal Ini untuk Perluas Kerjasama Internasional

Sekda Provinsi Kepri Arif Fadillah menambahkan, arahan-arahan Presiden Jokowi selalu dikawal, termasuk instruksi Gubernur Nurdin tentang percepatan dan penyederhanaan.

“Kita sedang memperkuat sumber daya manusia untuk itu. Yang jelas kita komitmen membuat semuanya semakin cepat dan singkat,” kata Arif.

Naharuddin menegaskan, perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kepri memang fokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi sumberdaya manusia seperti arahan gubernur. Dengan keterbatasan anggaran, ada skala prioritas pembangunan yang dilakukan.

“Kita selalu mengikuti arahan Pak Presiden dan Pak Gubernur untuk fokus serta melakukan terobosan terbaik yang manfaatnya jelas untuk masyarakat,” kata dia.

Penulis: Albar
Editor: Yuri B Trisna