Harga bahan bakar di Sri Lanka kembali naik, dan dampaknya langsung terasa ke biaya hidup serta biaya operasional usaha. Ceylon Petroleum Corporation menaikkan harga bensin dan diesel, sementara pemerintah juga mulai bergerak mengikuti desakan International Monetary Fund (IMF) untuk memangkas subsidi energi.
Bensin kini dijual 434 rupe Sri Lanka per liter, naik dari 410 rupee. Harga diesel ikut naik menjadi 407 rupee per liter dari sebelumnya 392 rupee, sehingga penyesuaian ini menyentuh sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada BBM.
Kenaikan terbaru ini terjadi di tengah upaya Sri Lanka menata ulang kebijakan energinya. IMF meminta pemerintah memulihkan biaya energi dan memastikan tarif BBM serta listrik tidak terus disubsidi penuh oleh negara.
Dorongan itu datang berbarengan dengan pencairan dana pinjaman IMF senilai US$ 695 juta. Dana tersebut merupakan bagian dari paket bailout US$ 2,9 miliar yang sudah disepakati sejak awal 2023 untuk membantu menstabilkan perekonomian Sri Lanka.
Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake juga telah memberi sinyal penyesuaian yang lebih jauh. Dalam surat kepada IMF, ia menyampaikan bahwa subsidi BBM akan dihapus bertahap paling lambat September 2026.
Langkah itu menunjukkan pemerintah Kolombo sedang mengikuti agenda reformasi fiskal yang diminta pemberi pinjaman internasional. IMF menilai subsidi yang bertahan terlalu lama bisa memperlambat perbaikan anggaran dan menambah beban fiskal negara.
Tekanan pada sektor energi Sri Lanka tidak berhenti di kebijakan domestik. Ketegangan di Timur Tengah ikut mempersempit ruang gerak negara itu karena harga minyak dunia terdorong naik dalam beberapa waktu terakhir.
Sejak konflik pecah pada Februari 2026, harga bensin dan diesel di Sri Lanka tercatat melonjak sekitar 48 persen. Pada saat yang sama, tarif listrik naik sepertiga dibanding sebelumnya, membuat beban rumah tangga dan pelaku usaha semakin berat.
Situasi memburuk setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Peristiwa itu memicu krisis energi global, sementara penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran mengganggu jalur distribusi minyak dunia.
Dalam kondisi normal, sekitar 20 persen ekspor minyak global melewati kawasan tersebut. Bagi Sri Lanka, gangguan ini terasa lebih tajam karena negara itu masih bergantung penuh pada impor minyak dan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Pemerintah di Kolombo sudah mengingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dapat mengganggu pemulihan ekonomi. Kekhawatiran itu muncul karena Sri Lanka masih berupaya bangkit setelah gagal membayar utang luar negeri senilai US$ 46 miliar pada 2022 akibat kehabisan devisa.
Sejak gagal bayar, Sri Lanka sangat bergantung pada pencairan dana bantuan IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi. Itu sebabnya setiap kenaikan harga energi kini berdampak langsung pada pasokan listrik, kondisi fiskal, dan daya tahan ekonomi masyarakat.
Source: www.beritasatu.com
