Perdebatan soal Garuda Indonesia di penerbangan haji kembali mengemuka bukan karena semata soal untung dan rugi, tetapi karena skema ini menyentuh banyak hal sekaligus. Ada efisiensi operasional, ada posisi tawar Indonesia, dan ada pula kenyamanan jemaah yang selama ini jadi perhatian utama.
Di satu sisi, sebagian pihak menilai penerbangan haji terlalu berat jika dilihat dari hitungan bisnis murni. Di sisi lain, keberadaan Garuda masih dianggap penting karena membawa nilai strategis bagi Indonesia, terutama saat berhadapan dengan maskapai asing yang punya keunggulan operasi.
Beban yang tidak terlihat dari luar
Masalah utama penerbangan haji ada pada pola perjalanannya. Pesawat berangkat dari Indonesia dalam kondisi penuh, tetapi saat kembali, pesawat itu pulang tanpa penumpang.
Situasi seperti ini membuat biaya menumpuk di dua arah, sementara pendapatan hanya datang dari satu sisi perjalanan. Dalam industri penerbangan, kondisi itu dikenal sebagai ferry flight.
Konsekuensinya cukup berat karena berbagai biaya tetap berjalan. Avtur, navigasi, pendaratan, parkir, sampai kru yang harus tetap siaga tetap menjadi beban operasional.
Masalah lain muncul saat pesawat harus menunggu cukup lama di Arab Saudi sebelum dipakai lagi. Selama masa tunggu itu, biaya parkir dan operasional terus berjalan tanpa ada pemasukan langsung.
Kenapa maskapai asing terlihat lebih efisien
Dari sisi teknis, maskapai seperti Saudia memang punya ruang gerak yang lebih besar. Armada mereka bisa langsung dipakai lagi untuk mengangkut jemaah dari negara lain seperti Pakistan, India, atau Bangladesh.
Artinya, tingkat pemakaian pesawat menjadi lebih tinggi dan biaya per perjalanan bisa ditekan. Keunggulan itu juga didukung oleh harga bahan bakar yang lebih kompetitif di Arab Saudi.
Karena alasan inilah, muncul pandangan bahwa Garuda tidak perlu lagi ikut langsung dalam penerbangan haji. Peran maskapai nasional itu, menurut pandangan tersebut, bisa digeser ke layanan darat saja.
Garuda tetap punya peran yang sulit digantikan
Namun, penerbangan haji tidak bisa dibaca hanya dari sisi ongkos operasi. Segmen haji dan umrah selama ini masih menjadi salah satu penopang pendapatan Garuda, meski marginnya tipis dan sangat sensitif terhadap harga avtur serta nilai tukar.
Selain soal bisnis, ada nilai strategis yang ikut melekat. Kehadiran Garuda memberi posisi tawar Indonesia dalam hubungan dengan Arab Saudi, terutama dalam urusan kuota, layanan, dan biaya operasional.
Jika seluruh layanan diserahkan kepada maskapai asing, risiko ketergantungan akan makin besar. Dalam kondisi itu, kendali atas harga dan kualitas layanan bisa lebih terbatas, sementara perlindungan terhadap jemaah juga ikut bergantung pada keputusan pihak lain.
Dampaknya tidak berhenti di level kebijakan. Operasional haji juga melibatkan ribuan kru, teknisi, dan tenaga pendukung, sehingga perubahan skema bisa memengaruhi rantai kerja yang selama ini terkait dengan musim haji.
Jalan tengah yang sedang dibicarakan
Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan pesawat yang berangkat penuh tetapi kembali kosong, baik dari Indonesia maupun dari Arab Saudi. Dari situ, muncul gagasan pembentukan perusahaan patungan atau joint venture antara Indonesia dan Arab Saudi dengan porsi kepemilikan 50:50.
Skema ini dinilai menarik karena tidak sekadar memindahkan beban ke pihak lain. Model operasi bersama membuka kemungkinan armada masuk ke jaringan yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri sebagai milik satu negara atau satu maskapai.
Jika skema itu berjalan efektif, pesawat yang membawa jemaah Indonesia tidak harus kembali kosong. Armada bisa dipakai lagi untuk rute lain dalam jaringan yang sama, sehingga tingkat keterisian pesawat naik dan biaya per kursi berpotensi turun.
Bagi jemaah, dampaknya juga bisa terasa. Biaya tiket haji berpeluang lebih efisien, sementara jadwal penerbangan dapat disusun lebih rapi jika sistem operasi berjalan lebih terintegrasi.
Tekanan biaya masih dicari jalan keluarnya
Di luar pembahasan haji, pemerintah juga sudah memberi ruang lewat kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan insentif PPN ditanggung negara 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik hingga akhir 2026.
Kebijakan itu muncul sebagai respons atas kenaikan harga avtur dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Walau tidak langsung menyasar penerbangan haji, relaksasi pajak di sektor domestik tetap memberi napas tambahan bagi maskapai untuk mengelola tekanan biaya.
Saat ini, langkah Garuda masih berada di jalur kompromi. Pembagian penerbangan dengan maskapai Saudi membantu membagi beban operasional sekaligus menjaga kehadiran maskapai nasional dalam layanan haji.
Di saat yang sama, efisiensi terus dikejar lewat optimalisasi kargo pada penerbangan pulang, kerja sama layanan darat berbasis barter, serta penguatan rute umrah yang pergerakannya lebih seimbang sepanjang tahun. Bagi banyak jemaah, terutama yang berusia lanjut, kehadiran Garuda juga masih memberi rasa nyaman karena bahasa, makanan, dan pola layanan terasa lebih familiar.
-
-
-
-
