Perguruan tinggi di Jawa Barat kini ikut ditarik lebih dekat ke persoalan anak tidak sekolah. Sebanyak 9.500 mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Barat akan turun langsung ke desa dan kelurahan untuk membantu memetakan, memverifikasi, dan mendampingi kasus Anak Tidak Sekolah.
Langkah ini membuat penanganan pendidikan tidak lagi bertumpu pada data administratif semata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai kerja lapangan bersama kampus, pemerintah daerah, dan masyarakat akan membantu menemukan kondisi riil yang selama ini belum tertangkap secara utuh.
Kampus masuk ke lapangan
Gerakan ini dijalankan lewat program Kuliah Kerja Nyata. Mahasiswa tidak hanya diminta mencatat keberadaan anak yang belum sekolah, tetapi juga menelusuri faktor yang membuat mereka berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan.
Faktor yang dipetakan mencakup kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, serta persoalan akses dan motivasi belajar. Dengan cara itu, gambaran penyebab putus sekolah di tiap daerah diharapkan menjadi lebih lengkap.
Keterlibatan mahasiswa dianggap penting karena persoalan Anak Tidak Sekolah membutuhkan data yang akurat dan mutakhir. Tanpa data yang sesuai kondisi lapangan, kebijakan yang disusun berisiko meleset dari sasaran.
Lokakarya yang mempertemukan banyak pihak
Komitmen itu menguat dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah yang digelar Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat penanganan ATS berbasis data.
Sebanyak 11 PTMA hadir dalam kegiatan itu. Mereka terdiri dari UM Bandung, UMC, UMADA, UMMI, Universitas Muhammadiyah Kuningan, UMTAS, UNISA Bandung, UMBARA, IMDA, STIKes Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Kehadiran banyak kampus menunjukkan dukungan jaringan PTMA di Jawa Barat terhadap upaya ini. Perguruan tinggi diposisikan bukan hanya sebagai mitra diskusi, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksana kerja lapangan.
Target penurunan dan pentingnya data
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, M.Pd., menekankan bahwa tantangan penanganan ATS bukan sekadar menghitung jumlah anak yang belum sekolah. Menurut dia, kualitas data menjadi fondasi utama agar kebijakan bisa tepat sasaran.
Purwanto juga menyebut perguruan tinggi punya peran besar dalam menghadirkan data yang lebih valid. Di saat yang sama, keterlibatan kampus membantu mendorong anak-anak kembali ke satuan pendidikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka Anak Tidak Sekolah sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Target itu diharapkan lebih mudah dicapai jika kerja pemerintah daerah dan perguruan tinggi berjalan searah.
Peran mahasiswa setelah pendataan
Setelah pemetaan dilakukan, PTMA Jawa Barat juga menyatakan kesiapan untuk ikut mendampingi anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS. Bentuk pendampingan dapat berupa edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, serta kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah daerah.
Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU., menilai keterlibatan mahasiswa memberi makna akademik sekaligus sosial. Kampus, menurut dia, tidak hanya menyusun pengetahuan, tetapi juga hadir langsung dalam persoalan masyarakat.
Ia juga melihat program ini sebagai ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa. Melalui kerja lapangan, mahasiswa bisa memahami secara langsung dinamika sosial yang memengaruhi pendidikan anak.
Komitmen berkelanjutan dari PTMA
Koordinator PTMA Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Dr. Yadi Janwari, mengapresiasi inisiatif Universitas Muhammadiyah Bandung. Ia menilai lokakarya tersebut menjadi ruang konsolidasi penting untuk membangun gerakan bersama dalam mengatasi persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Yadi menegaskan bahwa keterlibatan PTMA sejalan dengan tridarma perguruan tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat. Menurut dia, penyelesaian persoalan pendidikan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
Dalam forum itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA juga sepakat menjajaki penyusunan pedoman bersama untuk pelaksanaan KKN di tingkat provinsi. Pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan agar program pengabdian mahasiswa lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada penanganan ATS.
Dengan jaringan mahasiswa yang turun langsung ke desa dan kelurahan, upaya mencari anak tidak sekolah kini bergerak lebih dekat ke sumber persoalan. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi pun menempatkan data lapangan sebagai dasar untuk memperkuat layanan pendidikan dan pendampingan yang lebih tepat.
Source: muhammadiyah-jabar.id
