Di Maluku Utara, ukuran keberhasilan hilirisasi nikel kini tidak lagi cukup dihitung dari besarnya investasi atau lonjakan produksi saja. Daerah ini sedang didorong untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan industrinya juga bisa lolos dari sorotan ketat soal lingkungan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Tekanan itu datang karena pasar global berubah cepat. Pembeli, investor, dan lembaga internasional kini menuntut bukti bahwa mineral kritis diproduksi dengan praktik yang memenuhi standar keberlanjutan, bukan sekadar mengalir ke rantai pasok industri kendaraan listrik.
Dorongan ekonomi yang besar, tapi tuntutannya ikut naik
Maluku Utara memang sedang menikmati dampak ekonomi yang kuat dari hilirisasi nikel. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut pertumbuhan ekonomi daerah itu pada tahun lalu mencapai sekitar 34 persen secara tahunan, lalu pada kuartal pertama 2026 masih tercatat 19,64 persen dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Namun, Sherly menegaskan angka itu tidak boleh dibaca semata sebagai cerita sukses ekonomi. Ia menyebut sebagian besar dorongan datang dari industri hilirisasi nikel, yang memang menciptakan nilai tambah nyata bagi daerah.
Pemerintah daerah menilai capaian tersebut harus berjalan bersama pengawasan lingkungan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Tanpa tiga hal itu, manfaat hilirisasi berisiko tidak merata dan tidak bertahan lama.
Sherly juga memberi pesan jangka panjang tentang arah pembangunan di wilayahnya. “Lima puluh tahun dari sekarang, Maluku Utara tidak boleh hanya dikenal karena nikel yang diambil dari tanahnya, tetapi karena nilai yang berhasil kita tinggalkan bagi masyarakatnya,” katanya.
Posisi penting dalam rantai pasok nikel dunia
Secara strategis, Maluku Utara berada di tengah rantai pasok nikel yang makin penting untuk kendaraan listrik dan transisi energi. Data US Geological Survey menyebut Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia pada 2026, yakni 62 juta ton atau sekitar 44,3 persen dari total cadangan global.
Sekitar 90 persen cadangan itu berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Posisi ini membuat daerah penghasil nikel, termasuk Maluku Utara, memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa pertumbuhan industri bisa sejalan dengan keberlanjutan.
Dorongan agar industri tampil lebih bersih juga muncul karena penilaian pasar global kini jauh lebih ketat. Investor dan pembeli tidak hanya melihat volume produksi, tetapi juga dampak lingkungan, pembagian manfaat, dan kualitas tata kelola.
Forum internasional menyorot arah hilirisasi
Isu itu ikut dibahas dalam North Maluku Sustainability Trip yang digelar Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia bersama Kadin Indonesia serta Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP, Rabu (3/6). Forum ini mempertemukan organisasi internasional, investor, akademisi, pelaku industri, dan pembuat kebijakan untuk melihat langsung ekosistem hilirisasi nikel di Maluku Utara.
Ajang itu juga dipakai untuk menjajaki peluang Maluku Utara menjadi rujukan global bagi responsible downstreaming atau hilirisasi yang bertanggung jawab. Sejumlah pihak seperti Nickel Institute, International Council on Mining and Metals, Initiative for Responsible Mining Assurance, Global Battery Alliance, Glencore, GIZ, akademisi, dan asosiasi industri ikut terlibat.
Perwakilan Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia sekaligus Direktur BYD Haka Auto, Ahmad Fikri Susanto, menilai pasar global kini menuntut lebih dari sekadar besar kecilnya produksi. Menurut dia, investor dan pembeli ingin tahu bagaimana rantai pasok dikelola, bagaimana lingkungan dijaga, dan bagaimana masyarakat ikut merasakan manfaat pembangunan.
Vice Chair for International Affairs Kadin Indonesia, Bernardino Vega, juga menyoroti bahwa standar keberlanjutan makin menentukan akses investasi dan pasar. Ia menyebut semakin banyak dana investasi yang memakai kriteria ESG sebagai syarat utama.
Bernardino mencatat investasi di sektor pengolahan mineral Indonesia naik 208 persen pada periode 2019–2022, dari US$3,56 miliar menjadi US$10,96 miliar. Menurut dia, perusahaan yang bisa menunjukkan praktik pertambangan yang baik serta kinerja ESG yang kredibel dan dapat diverifikasi akan lebih mudah mendapat investasi jangka panjang.
Apa yang terlihat di Weda
Arah itu mulai tampak di kawasan industri Weda. Para peserta North Maluku Sustainability Trip mengunjungi area pertambangan PT Weda Bay Nickel serta berbagai fasilitas di IWIP, mulai dari pengolahan nikel, pengelolaan lingkungan, pusat riset dan pengembangan, sampai rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik yang terintegrasi di satu kawasan.
Presiden Direktur PT IWIP Kevin He mengatakan investasi di kawasan tersebut mendukung agenda industrialisasi Indonesia, pengembangan energi yang lebih bersih, percepatan adopsi kendaraan listrik, dan penguatan rantai pasok global yang lebih tangguh. Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan industri tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab yang besar.
“Namun kami juga menyadari bahwa pertumbuhan industri membawa tanggung jawab yang besar. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” kata Kevin.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan jangka panjang hanya bisa dicapai lewat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Menurut dia, pengembangan industri juga harus menciptakan peluang dan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Komposisi tenaga kerja di IWIP menunjukkan peran itu mulai terasa. Sekitar 85 persen pekerjanya berasal dari Maluku Utara, sehingga masyarakat lokal punya porsi besar dalam rantai nilai industri di daerah tersebut.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, peserta menanam mangrove sebagai simbol komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah arus investasi dan tekanan pasar global, Maluku Utara terus berupaya membangun reputasi sebagai pusat hilirisasi nikel yang kuat dalam produksi sekaligus lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Source: mediaindonesia.com
