Perdebatan soal lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kini bergeser ke satu ukuran yang paling menentukan: apakah perjalanan itu benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia. Dari Istana, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menegaskan bahwa biaya bukan satu-satunya ukuran yang layak dipakai untuk menilai sebuah kunjungan kenegaraan.
Qodari menilai setiap keputusan Presiden untuk bepergian ke luar negeri tidak diambil secara sembarangan. Menurutnya, ada pertimbangan matang di balik setiap agenda, dan arah kebijakannya selalu diarahkan untuk kepentingan nasional.
Fokus Istana ada pada hasil
Dalam penjelasannya kepada wartawan, Qodari menekankan bahwa azas kemanfaatan harus menjadi tolok ukur utama. Ia melihat kunjungan luar negeri baru bisa dianggap efektif kalau menghasilkan dampak yang jelas, terutama dalam bentuk kerja sama konkret.
Salah satu contoh yang ia sebut adalah lawatan Presiden ke Prancis. Agenda itu disebut membahas sejumlah kerja sama bilateral yang dinilai penting bagi Indonesia.
Bidang yang ikut dibicarakan dalam pertemuan itu antara lain pertahanan dan pendidikan. Dua sektor tersebut dipandang strategis karena menyangkut kepentingan jangka panjang negara.
Qodari juga menyebut banyak aspek kerja sama lain yang ikut masuk dalam pembahasan. Karena itu, ia meminta publik tidak berhenti pada kesan awal soal ongkos perjalanan yang terlihat besar.
Kritik soal biaya perjalanan
Di sisi lain, Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo lewat unggahan video di akun X miliknya. Ia mengingatkan bahwa perjalanan kepala negara ke luar negeri bisa menyerap biaya yang sangat besar dari banyak komponen.
Menurut Dino, biaya itu mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, sampai uang harian delegasi dan pendamping. Ia bahkan menyebut satu perjalanan luar negeri bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Dari sudut pandangnya, kunjungan luar negeri sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering bila manfaatnya belum sepadan dengan anggaran yang dipakai. Ia menekankan pentingnya efisiensi tanpa memutus jalur diplomasi.
Opsi lain agar diplomasi tetap jalan
Meski mengajukan kritik, Dino tetap menawarkan sejumlah cara agar hubungan antarnegara tidak terganggu. Ia menyarankan penggunaan komunikasi jarak jauh seperti video call, zoom call, atau telepon untuk menggantikan sebagian pertemuan tatap muka.
Ia juga menilai forum internasional bisa dimanfaatkan agar Presiden tetap bisa bertemu kepala negara lain dalam satu agenda. Cara itu, menurut dia, dapat membantu penghematan anggaran tanpa menghentikan komunikasi diplomatik.
Selain itu, Dino meminta agar kunjungan internasional direncanakan secara profesional dan tidak sekadar seremonial. Ia juga mendorong Indonesia lebih banyak menerima tamu negara dalam satu tahun ke depan.
Untuk misi diplomatik yang lebih taktis, ia menyarankan agar tugas itu diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Sebagai pembanding, Dino menyinggung Presiden China Xi Jinping yang dinilainya lebih sering menerima tamu negara di Beijing.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan ada dua cara membaca aktivitas diplomasi Prabowo di luar negeri. Satu pihak menitikberatkan efisiensi anggaran, sementara pihak lain menilai hasil politik, ekonomi, dan kerja sama yang didapat Indonesia jauh lebih penting untuk dijadikan ukuran.
Source: www.viva.co.id
