Peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah memberi sinyal bahwa ruang warga untuk ikut terlibat masih terbuka dan terus bergerak. Di tengah persaingan antardaerah, provinsi ini berhasil naik dari peringkat empat ke peringkat tiga dan masuk lima besar daerah dengan IDI tertinggi.
Capaian itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam kegiatan “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional”. Dalam forum yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu, Jawa Tengah juga menerima penghargaan sebagai salah satu dari lima provinsi dengan IDI tertinggi.
Di jajaran teratas, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dengan skor 89,73. Bali berada di peringkat kedua dengan skor 88,73, sedangkan Jawa Tengah menyusul di posisi ketiga dengan poin 86,72.
Di bawah Jawa Tengah, Kalimantan Barat berada di urutan keempat dengan skor 86,17. Jawa Timur melengkapi lima besar pada posisi kelima dengan skor 84,05.
Taj Yasin menjelaskan bahwa IDI menilai tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Tiga unsur itu disebut bergerak dinamis, sehingga perubahan di level kabupaten dan kota bisa ikut memengaruhi hasil akhir provinsi.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan peringkat tidak hanya lahir dari kerja pemerintah. Menurut dia, peran masyarakat ikut menjaga demokrasi tetap hidup, termasuk dalam ruang politik, ekonomi, dan kebebasan berbicara.
Dari sisi respons pemerintah, Wakil Menteri Kemenkopolkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus memberi apresiasi atas penguatan skor IDI Jawa Tengah. Ia menilai capaian itu menunjukkan adanya kompetisi positif antardaerah untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
Lodewijk juga menyinggung faktor lain yang dinilainya ikut mendukung capaian tersebut, yakni keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat. Fasilitas itu disebut tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan makin mudah diakses.
Menurut dia, masukan dari masyarakat membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga dinilai berguna agar respons terhadap persoalan bisa lebih cepat dan terarah.
Penguatan skor IDI Jawa Tengah pada akhirnya memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan formal. Seberapa luas warga bisa menyampaikan aspirasi dan seberapa terbuka kanal pengaduan yang tersedia ikut memberi pengaruh nyata dalam menjaga ruang partisipasi publik.
Source: jateng.antaranews.com
