Jepang sedang mendorong perubahan besar di sistem keuangannya dengan menempatkan stablecoin, simpanan ter-tokenisasi, dan penyelesaian transaksi berbasis blockchain sebagai bagian dari infrastruktur nasional. Arah ini menunjukkan bahwa Tokyo tidak ingin sekadar ikut tren aset digital, tetapi juga menjaga agar yen tetap relevan ketika arus pembayaran global makin bergerak ke ranah on-chain.
Dorongan tersebut datang dari Partai Demokrat Liberal Jepang yang menilai negaranya berisiko tertinggal jika sistem pembayaran asing bergerak lebih cepat. Karena itu, mereka menekankan perlunya “kedaulatan keuangan on-chain” agar kendali atas uang dan aliran transaksinya tetap kuat di dalam negeri.
Peta jalan lima tahun dan peran stablecoin
Dalam proposal yang diajukan, Financial Services Agency diminta menyusun peta jalan lima tahun untuk sektor keuangan. Dokumen itu juga mendorong sektor keuangan masuk sebagai bidang investasi pertumbuhan ke-18 Jepang.
Di dalamnya, penggunaan stablecoin diminta diperjelas untuk kebutuhan gaji, pembayaran pajak, pendanaan korporasi, hingga transfer lintas negara. Dengan begitu, aset digital itu tidak hanya diposisikan sebagai bahan uji coba, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas keuangan sehari-hari.
Draft proposal tersebut disusun oleh kelompok kerja kebijakan digital di dalam LDP yang dipimpin anggota parlemen Seiji Kihara. Penyusunannya dilakukan setelah serangkaian pertemuan dengan bank, penerbit stablecoin, perusahaan tokenisasi, regulator, dan akademisi sejak Maret.
Proposal itu kemudian disetujui secara resmi oleh Policy Research Council partai pada Selasa. Persetujuan ini menjadi sinyal bahwa dorongan keuangan on-chain mulai masuk ke kerangka kebijakan nasional dengan bobot yang lebih serius.
Bank sentral, simpanan token, dan aturan lintas negara
Proposal itu juga meminta bank sentral Jepang mempelajari simpanan rekening giro yang ditokenisasi. Kajian tersebut mencakup kemungkinan wholesale CBDC serta peninjauan stablecoin yang diterbitkan bank dan penggunaan stablecoin yen lintas negara.
Selain itu, dokumen tersebut mendorong adanya aturan bersama di Asia untuk aset ter-tokenisasi. Pengaturannya mencakup audit, KYC, AML, dan pencegahan pendanaan terorisme.
Pendekatan itu memperlihatkan bahwa Jepang ingin membuka ruang inovasi tanpa melepas pengawasan ketat atas arus dana. Di sisi lain, rancangan ini juga menunjukkan bahwa keuangan on-chain dipandang sebagai isu strategis, bukan sekadar urusan teknologi.
Joshua Chu, lawyer, lecturer, dan co-chair Hong Kong Web3 Association, menilai Jepang tidak sedang bergerak di luar sistem yang ada. Menurut dia, Tokyo justru membangun perpindahan uang yang diatur dan struktur pasar yang dibungkus kode.
Chu juga menilai strategi itu bertumpu pada tumpukan teknologi yang sepenuhnya patuh KYC dan beroperasi 24/7. Ia melihat pendekatan tersebut bisa membuka jalan yang lebih kuat bagi institusi asing dan mengubah modal Jepang yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri menjadi keunggulan baru.
Persaingan kawasan makin ketat
Dari sisi pasar, momentum kebijakan ini dinilai sulit diabaikan. Samar Sen, head of international markets di Talos, menyebut inisiatif stablecoin tiga bank di Jepang sebagai contoh dorongan bank-led yang dapat membawa uji coba menuju infrastruktur nyata.
Namun, Sen juga mengingatkan bahwa Singapura dan Hong Kong sudah lebih dulu bergerak dalam tokenisasi langsung dan aktivitas stablecoin. Meski begitu, Jepang masih punya modal penting lewat lembaga keuangan besar, pasar modal yang dalam, dan budaya regulasi yang menekankan stabilitas jangka panjang.
Wish Wu, CEO dan co-founder Pharos, juga melihat persaingan kawasan semakin tajam. Menurut dia, Singapura dan Hong Kong bergerak lebih agresif ke arah komersialisasi, sehingga posisi Jepang akan sangat bergantung pada kecepatan transisi dari penyelarasan kebijakan dan pilot menuju penggunaan finansial on-chain dalam skala besar.
Dampaknya pada likuiditas dan kebijakan moneter
Al Qureshi, CEO dan co-founder Black Lake, menilai stablecoin bisa menjadi lapisan yang bisa diprogram untuk pergerakan uang dan distribusi likuiditas di Jepang. Ia melihat hal itu berpotensi mempercepat penyelesaian transaksi dan memberi bank jalur baru untuk transmisi kebijakan moneter setelah puluhan tahun suku bunga mendekati nol.
Qureshi menambahkan bahwa keterkaitan bank dan korporasi di Jepang bisa membantu adopsi jika institusi besar bergerak bersama. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sistem lama, proses manual, dan inersia institusional masih bisa memperlambat pelaksanaan.
Max Grabner, head of product di Range, mengatakan regulator masih perlu memperjelas cara bank membukukan stablecoin. Ia juga menilai simpanan ter-tokenisasi memerlukan lapisan clearing bersama antarlembaga agar dapat berjalan mulus.
Grabner melihat ekonomi dan sistem keuangan Jepang yang lebih terbuka sebagai keunggulan dibanding Korea Selatan dan China. Ia juga menilai adopsi aset ter-tokenisasi oleh pihak asing dapat menciptakan permintaan baru terhadap obligasi pemerintah Jepang.
