Sinyal dukungan untuk kendaraan listrik berbasis baterai kini makin tegas setelah terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Bagi Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik atau AEML, aturan itu membuat arah kebijakan daerah jadi lebih terang, terutama soal pembebasan dan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
AEML menilai kepastian seperti ini penting karena dunia usaha butuh pegangan yang jelas saat menyiapkan investasi jangka panjang. Tanpa arah yang tegas, pelaku industri akan sulit membaca seberapa kuat dukungan fiskal di daerah, padahal keputusan bisnis di sektor kendaraan listrik sangat bergantung pada kepastian kebijakan.
Sinyal fiskal yang dibaca pasar
Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menekankan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar urusan administrasi daerah. Menurut dia, dunia usaha membutuhkan sinyal yang konsisten agar bisa menyusun rencana investasi dengan lebih pasti dan tidak terus dihantui perubahan tafsir kebijakan.
Dari sudut pandang AEML, pembebasan dan pengurangan pajak untuk kendaraan listrik bukan hanya meringankan beban transaksi. Kebijakan itu juga membantu membentuk pasar kendaraan listrik berbasis baterai yang lebih sehat dan lebih siap tumbuh.
AEML melihat surat edaran tersebut sebagai penegasan bahwa pemerintah tetap konsisten mendorong percepatan transisi menuju transportasi rendah emisi. Langkah ini juga dianggap sejalan dengan kebutuhan industri untuk menata kapasitas produksi dan rantai pasok secara lebih terukur.
Kaitan dengan aturan nasional yang sudah ada
AEML menghubungkan surat edaran Mendagri itu dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta perubahan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2023. Kedua aturan tersebut menjadi dasar percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia.
Bagi AEML, kehadiran surat edaran ini menunjukkan bahwa dorongan menuju elektrifikasi tidak berhenti pada target di atas kertas. Regulasi itu dipandang sebagai tanda bahwa kendaraan listrik tetap menjadi prioritas dalam agenda transisi energi nasional.
Rian juga menyebut kebijakan tersebut memperkuat arah yang sudah dibangun sebelumnya. Dalam pandangan AEML, kepastian semacam ini penting agar industri tidak ragu menyiapkan investasi, baik untuk produksi maupun untuk pengembangan ekosistem pendukungnya.
Efek yang tidak berhenti di pabrikan
AEML menilai manfaat insentif pajak tidak hanya dirasakan oleh produsen kendaraan listrik. Dampaknya juga bisa menjalar ke pembuat komponen dan penyedia infrastruktur pengisian daya yang ikut menopang pertumbuhan pasar.
Ketika pasar tumbuh lebih luas, pelaku usaha pendukung juga punya alasan bisnis yang lebih kuat untuk berkembang. Karena itu, AEML melihat pembebasan pajak sebagai bagian dari pembentukan ekosistem yang saling terhubung, bukan langkah yang berdiri sendiri.
Rian menambahkan bahwa percepatan elektrifikasi kendaraan sejalan dengan visi presiden dalam merespons krisis energi global. Dalam pandangan AEML, langkah ini bisa membantu menghadirkan udara yang lebih bersih sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.
Daerah memegang peran penting
Meski sinyal dari pusat sudah jelas, AEML menilai ujian sebenarnya ada di pemerintah daerah. Organisasi itu menaruh perhatian pada kesiapan gubernur di 38 provinsi agar pembebasan dan pengurangan pajak bisa berjalan tanpa hambatan.
Implementasi yang konsisten di daerah dianggap penting untuk menjaga momentum investasi yang mulai terbentuk. Jika aturan dijalankan dengan stabil, pelaku usaha akan lebih percaya diri memperluas rencana bisnis di sektor kendaraan listrik.
Rian juga menilai stabilitas kebijakan di daerah ikut berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan. Sinergi antara pusat dan daerah disebut dapat membantu memperluas akses konsumen terhadap kendaraan listrik.
“Dengan kerangka insentif yang jelas di tingkat daerah, kita tidak hanya membantu daya beli masyarakat, tetapi juga secara kolektif meningkatkan kualitas udara di kota-kota kita,” kata Rian Ernest.
Jakarta jadi contoh awal
AEML mengingat pengalaman DKI Jakarta yang pernah menerapkan insentif PKB 0 persen untuk kendaraan listrik. Kebijakan itu disebut berhasil mendorong kenaikan volume pasar kendaraan listrik secara signifikan.
Pengalaman tersebut dijadikan rujukan agar daerah lain bisa mengambil langkah serupa. AEML menilai insentif yang merata di seluruh provinsi akan membantu membentuk ekosistem kendaraan listrik yang lebih seimbang.
Dalam pandangan asosiasi itu, setiap kepala daerah memiliki ruang untuk menjadikan wilayahnya sebagai pusat pengembangan kendaraan listrik. Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, manfaat ekonomi dan perluasan infrastruktur pendukung berpeluang ikut berkembang seiring tumbuhnya pasar.
