Digitalisasi penyaluran bantuan sosial kini masuk ke tahap yang lebih serius. Kementerian Sosial menjalankan uji coba di 42 kabupaten dan kota untuk memastikan data penerima bantuan lebih akurat dan bisa dipakai lintas sektor tanpa banyak hambatan.
Langkah ini muncul karena masalah lama dalam distribusi bansos masih terus berulang, yakni data yang tidak seragam antarinstansi. Karena itu, fokus utama bukan hanya memperbarui sistem layanan, tetapi juga merapikan fondasi data agar bantuan benar-benar sampai ke penerima yang tepat.
Data jadi titik awal
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa pembenahan data berada di inti transformasi digital yang sedang dijalankan. Menurut dia, piloting ini memang diarahkan untuk menjawab persoalan klasik yang kerap membuat penyaluran bansos meleset dari sasaran.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” kata Robben dalam keterangan tertulis. Pernyataan itu menunjukkan bahwa digitalisasi tidak diposisikan sebagai perubahan tampilan sistem semata, melainkan sebagai upaya membangun data yang lebih bersih, sinkron, dan mudah dipakai bersama.
Kualitas data disebut menjadi penentu utama dalam keberhasilan program bantuan sosial. Jika basis datanya belum rapi, maka proses penyaluran bisa tersendat dan evaluasi kebijakan di lapangan ikut terganggu.
Koordinasi lintas sektor dipercepat
Untuk mengejar konsolidasi data yang lebih cepat, Kemensos mendorong pola kerja yang lebih terpusat. Salah satu usulan yang muncul adalah pembentukan tim khusus yang bekerja di satu lokasi setiap hari agar proses penggabungan data bisa langsung dieksekusi.
Robben menilai rapat biasa tidak lagi cukup untuk menyelesaikan tantangan yang kompleks. “Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” ujarnya.
Kemensos juga menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan infrastruktur bagi tim lintas sektor. Dengan cara itu, pekerjaan teknis diharapkan tidak terhambat dan keputusan bisa diambil berdasarkan data yang sudah diverifikasi bersama.
Pengawasan sejak awal
Dalam tahap awal, Kemensos menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tujuannya untuk menjaga akuntabilitas sejak proses digitalisasi berjalan, bukan hanya menunggu hasil akhir.
Robben menekankan pentingnya pengawasan dari awal agar output yang dihasilkan bisa bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pendekatan ini membuat digitalisasi bansos tidak hanya bicara soal sistem dan aplikasi. Yang ikut dibenahi adalah cara kerja, alur koordinasi, dan kontrol agar program bantuan punya dasar data yang lebih kuat.
Uji coba di puluhan daerah
Pelaksanaan piloting dilakukan di 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tahap ini menjadi ruang uji untuk melihat apakah integrasi data lintas sektor bisa berjalan dengan baik sebelum dipakai lebih luas.
Kemensos menyebut perkembangan sistem sudah mencapai sekitar 80 persen dari target. Meski begitu, masih ada pekerjaan penting yang harus dituntaskan, terutama pada kelengkapan dan kualitas data penerima manfaat.
Tahap ini krusial karena menentukan kesiapan sistem untuk penyaluran bantuan secara nasional. Bila data belum solid, digitalisasi sulit memberi dampak maksimal pada ketepatan sasaran.
Skala integrasi makin luas
Dewan Ekonomi Nasional mencatat bahwa transformasi digital perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu lewat program PKH dan BPNT. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan akan memantau langsung kinerja tim lintas sektor agar proses integrasi berjalan optimal.
Pemantauan itu juga menyasar 197 program bantuan dari 38 kementerian dan lembaga. Skala ini menunjukkan bahwa pembenahan data tidak berhenti pada satu program, tetapi bergerak ke arah sistem perlindungan sosial yang lebih terhubung.
Dengan pengawasan dari DEN dan BPKP, serta uji coba di 42 daerah, Kemensos menempatkan digitalisasi sebagai alat kerja untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Fokus berikutnya tetap berada pada konsolidasi data harian, kerja lintas sektor yang lebih disiplin, dan kemampuan menjaga kualitas informasi penerima di seluruh jalur integrasi.
