Sorotan atas perlakuan Israel terhadap aktivis flotila kini berbalik menjadi tekanan diplomatik ke Tel Aviv. Prancis mengambil langkah tegas dengan melarang Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, masuk ke wilayahnya setelah sebuah video penahanan aktivis memicu kecaman luas.
Langkah itu diumumkan Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot melalui X pada Sabtu. Ia menyebut sikap Ben-Gvir terhadap warga Prancis dan Eropa yang berada di kapal flotila sebagai tindakan yang tercela.
Video yang beredar luas sebelumnya memperlihatkan Ben-Gvir tampak bangga saat para aktivis berlutut di lantai, dengan mata ditutup dan tangan terikat di Pelabuhan Ashdod. Rekaman itu muncul setelah para aktivis dibawa usai armada Global Sumud Flotilla dihentikan.
Insiden itu tidak berhenti pada soal penahanan di lapangan. Gambar para aktivis yang diseret di lantai memicu reaksi keras dari sejumlah negara Eropa dan Amerika Utara.
Kapal-kapal flotila tersebut dicegat angkatan laut Israel di perairan internasional lepas pantai Siprus. Sekitar 430 peserta kemudian dibawa, dan dalam informasi yang beredar tindakan itu disebut ilegal.
Gelombang protes dari berbagai negara
Respons keras datang dari banyak ibu kota. Italia, Prancis, Belanda, Kanada, dan Spanyol termasuk di antara negara yang memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes.
Negara-negara itu mengecam perlakuan yang dinilai tidak dapat diterima dan melanggar martabat manusia. Gelombang protes ini membuat penahanan para aktivis berubah dari insiden lapangan menjadi masalah diplomatik yang lebih luas di Eropa.
Barrot menegaskan Prancis tidak bisa mentoleransi ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap warganya, apalagi bila dilakukan pejabat publik. Ia juga menyebut tindakan Ben-Gvir sudah dikecam banyak tokoh pemerintah dan politik di Israel.
Dorongan sanksi dari Uni Eropa
Dalam pernyataannya, Barrot menggambarkan rangkaian tindakan dan ucapan Ben-Gvir sebagai bagian dari pola yang panjang. Ia menuduh Ben-Gvir terlibat dalam hasutan kebencian dan kekerasan terhadap warga Palestina.
Dari situ, Barrot mendorong Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir. Dorongan ini menunjukkan bahwa langkah Prancis tidak berhenti pada larangan masuk nasional, tetapi berpotensi naik ke pembahasan yang lebih besar di level Uni Eropa.
Tekanan baru ini menambah beban diplomatik bagi pemerintah Israel. Sorotan kini bukan hanya tertuju pada video aktivis yang diborgol dan ditutup matanya, tetapi juga pada cara Israel menghadapi konsekuensi internasional dari penahanan itu.
Ben-Gvir pun menjadi wajah dari kemarahan yang meluas atas perlakuan terhadap para aktivis. Dengan larangan masuk dari Prancis dan seruan sanksi di Uni Eropa, kasus ini telah berubah menjadi ujian diplomatik yang lebih besar bagi Israel di Eropa.
