Di tengah konflik yang belum reda, klaim Donald Trump soal gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah langsung memunculkan dua pertanyaan besar: siapa yang benar-benar setuju, dan siapa yang akan memaksa kesepakatan itu berjalan di lapangan. Keraguan itu menguat karena serangan di perbatasan Israel–Lebanon masih berlanjut, sementara korban dan dampak kemanusiaan terus bertambah.
Trump menyebut dirinya sudah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia juga mengaku berkomunikasi dengan Hizbullah melalui “perwakilan tingkat tinggi” dan mengatakan kedua pihak sepakat menghentikan serangan.
“ Saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Hizbullah. Mereka setuju bahwa semua serangan akan dihentikan. Israel tidak akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang Israel,” kata Trump, Selasa (2/5/2026). Pernyataan itu segera menarik perhatian karena menyentuh kelompok yang selama ini ditetapkan Washington sebagai organisasi “teroris”.
Isi kesepakatan yang disebut-sebut
Menurut pernyataan Kedutaan Besar Lebanon di Washington, proposal yang dibahas memuat penghentian serangan timbal balik. Hizbullah disebut akan menghentikan serangan ke Israel, sementara Israel diminta menghentikan operasi militernya di Beirut dan wilayah selatan ibu kota.
Trump juga menyatakan Netanyahu menyetujui penarikan pasukan Israel yang sebelumnya disiapkan untuk menyerang Beirut. Namun, pesan dari pihak Israel tetap memberi batas tegas bahwa operasi militer masih bisa dilanjutkan bila serangan ke Israel tidak berhenti.
“Jika Hizbullah tidak berhenti menyerang kota-kota dan warga negara kita, maka Israel akan menyerang target teror di Beirut,” demikian pernyataan kantor Netanyahu.
Medan tempur belum ikut tenang
Pernyataan gencatan senjata itu muncul saat pertempuran di perbatasan Israel–Lebanon masih keras. Hizbullah, yang didukung Iran, mulai melancarkan serangan ke wilayah Israel utara setelah eskalasi militer sebelumnya antara AS dan Iran.
Sejak Maret, Israel disebut terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke wilayah Lebanon dan menguasai sebagian area di selatan negara tersebut. Hingga kini belum ada laporan serangan baru terhadap Beirut, tetapi militer Israel dilaporkan masih menyerang Lebanon selatan, termasuk di dekat Nabatieh, Choukine, dan Kfar Tibnit.
Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut sedikitnya 3.412 orang tewas dan lebih dari 10.000 lainnya terluka sejak awal eskalasi. Dampaknya juga meluas menjadi krisis kemanusiaan karena lebih dari satu juta orang dilaporkan mengungsi.
Respons dari Lebanon, Iran, dan para pengamat
Di Washington, Duta Besar Lebanon untuk PBB Ahmad Arafa menyambut positif langkah diplomasi pemerintahan Trump. Ia menyebut upaya itu sebagai “upaya konstruktif yang bertujuan untuk memberi kesempatan pada diplomasi.”
Di sisi lain, media pemerintah Iran melaporkan Teheran menangguhkan pertukaran pesan dengan Washington sebagai bentuk protes atas perkembangan konflik tersebut. Sikap itu menunjukkan bahwa jalur komunikasi yang ada masih sangat rapuh.
Keraguan juga datang dari dalam Lebanon sendiri. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri mempertanyakan siapa yang akan memastikan Israel benar-benar berhenti. “Masalah sebenarnya adalah siapa yang akan memaksa Israel untuk menghentikan agresinya?” ujarnya.
Anggota parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, mengatakan kelompoknya mendukung gencatan senjata penuh di seluruh wilayah Lebanon. Ia menegaskan bahwa kesepakatan itu harus dibarengi dengan penarikan pasukan Israel.
Pengamat keamanan Sami Nader menilai situasi terbaru tetap berbahaya karena serangan di lapangan belum berhenti. Menurutnya, yang terlihat saat ini adalah penghancuran infrastruktur secara sistematis, bahkan melampaui “Garis Kuning”.
Ia juga menilai solusi jangka panjang membutuhkan pemisahan gencatan senjata Lebanon dari dinamika konflik Iran–Israel. Selain itu, ia menekankan perlunya keterlibatan internasional yang lebih kuat agar kesepakatan tidak tinggal di atas kertas.
Source: www.beritasatu.com
