Rasa takut di jalan kini jadi perhatian utama M. Sarmuji. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai begal dan premanisme sudah mengganggu lebih dari sekadar ketertiban, karena warga bisa kehilangan rasa aman saat harus keluar rumah untuk bekerja atau sekadar bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
Sarmuji menyebut negara tidak boleh memberi kesan kalah di hadapan pelaku kriminal jalanan. Baginya, kehadiran aparat harus terasa nyata di ruang publik supaya warga tidak terus dibayangi ancaman saat beraktivitas, terutama pada jam-jam rawan.
Kriminal jalanan dinilai menekan aktivitas warga
Sarmuji melihat dampak begal dan premanisme langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak orang masih harus melintas malam hingga dini hari untuk berangkat kerja atau pulang ke rumah, sehingga gangguan keamanan di jalan ikut memukul mobilitas warga.
Ia juga menyoroti rangkaian kasus yang terjadi di Lampung, Makassar, Pasuruan, Bandung, Tangerang, Jakarta Barat, dan wilayah lain sepanjang Mei 2026. Deretan peristiwa itu, menurut dia, menunjukkan kriminalitas jalanan masih menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dianggap sepele.
Masalahnya tidak berhenti pada rasa takut. Sarmuji menilai aktivitas sosial dan ekonomi ikut terganggu ketika masyarakat mulai ragu menggunakan ruang publik karena khawatir menjadi sasaran kejahatan.
Patroli diminta menyasar titik rawan
Karena itu, Sarmuji meminta kepolisian memperkuat patroli rutin dan operasi pencegahan. Ia menilai jalur sepi, kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri, serta jalan penghubung antardaerah adalah lokasi yang sering dimanfaatkan pelaku begal.
Ia menegaskan aparat tidak boleh menunggu ada korban lalu bergerak setelah kejadian viral. Menurut dia, pencegahan harus diperkuat sejak awal agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan di lapangan.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujar Sarmuji.
Pekerja lapangan dan usaha kecil ikut terdampak
Sarmuji juga memberi perhatian pada kelompok yang paling sering bergantung pada jalanan pada jam rawan. Pedagang, pengemudi ojek, kurir, dan pelaku UMKM disebut berada dalam posisi rentan karena banyak dari mereka harus bekerja pada malam hari.
Ia menilai rasa takut di jalan membuat jam operasional usaha ikut tertekan. Mobilitas kerja pun terganggu, sehingga penghasilan warga yang bergantung pada aktivitas malam bisa ikut menurun.
“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” katanya.
Negara diminta hadir di ruang publik
Dalam pandangannya, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat kecil yang mencari nafkah di ruang publik. Ia meminta aparat tidak hanya fokus pada kasus yang sudah ramai, tetapi juga memperkuat langkah preventif dan memetakan kelompok kriminal yang meresahkan warga.
Sarmuji menolak kondisi ketika ruang publik dikuasai rasa takut. Ia menegaskan perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas agar kegiatan ekonomi harian tetap berjalan tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal.
“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” ujarnya.
Polri dan pemerintah daerah diminta ikut memperkuat pengamanan
Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji secara khusus meminta Polri bertindak lebih tegas terhadap begal dan premanisme. Ia menilai aparat perlu menunjukkan kehadiran negara lewat penindakan yang cepat, terukur, dan konsisten.
Ia juga menyoroti premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi, atau penguasaan wilayah tertentu. Menurut dia, pola seperti itu merusak iklim usaha dan terus menurunkan kenyamanan masyarakat, sehingga pelakunya perlu diproses sesuai hukum agar menimbulkan efek jera.
Di sisi lain, Sarmuji menilai pengamanan wilayah perkotaan dan daerah penyangga perlu dievaluasi menyeluruh. Ia mengatakan peningkatan kriminalitas jalanan tidak cukup dijawab dengan patroli biasa, karena penguatan keamanan publik juga perlu didukung penerangan jalan, CCTV, pengawasan lingkungan, dan koordinasi aktif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Ia menyoroti bahwa banyak kasus begal terjadi di lokasi yang minim penerangan dan pengawasan. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan, sementara warga diajak tetap waspada, saling menjaga, dan segera melapor bila melihat aktivitas mencurigakan di sekitar mereka.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
