Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Dunia memunculkan perhatian besar, terutama karena angka yang dipasang lembaga internasional itu berada di bawah target pemerintah. Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan Indonesia berada di level 4,7 persen pada 2026, sementara APBN 2026 menargetkan 5,4 persen.
Purbaya menyebut, angka tersebut kemudian diikuti dengan permintaan maaf dari Bank Dunia. Ia juga mengatakan lembaga itu sempat membuka peluang untuk melakukan revisi atas proyeksi tersebut, tetapi pemerintah Indonesia memilih tidak meminta perubahan angka dan tetap fokus pada pembuktian lewat kinerja ekonomi di dalam negeri.
Revisi tidak dikejar, pembuktian tetap jadi pilihan
Sikap pemerintah ini menunjukkan pendekatan yang cukup tegas dalam membaca prospek ekonomi nasional. Alih-alih bergantung pada koreksi dari lembaga internasional, pemerintah memilih menjadikan realisasi di lapangan sebagai ukuran utama.
Purbaya menilai, reaksi itu penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada penilaian eksternal ketika membahas arah pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, posisi pemerintah tetap bertumpu pada data dan hasil yang bisa dilihat langsung dari kondisi domestik.
Reformasi yang disebut sudah lebih dulu berjalan
Dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa angka 4,7 persen belum sepenuhnya menangkap kekuatan dasar ekonomi Indonesia. Ia menilai Indonesia sudah melakukan pembenahan lebih awal sebelum tekanan global dan gejolak internasional semakin besar.
“Kenapa Indonesia lebih bagus dibandingkan negara-negara lain, relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurut dia, reformasi itu menyentuh sektor fiskal dan lembaga yang terkait langsung dengan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut menjadi bagian dari upaya penguatan yang ikut menopang daya tahan ekonomi.
APBN dinilai masih kuat menahan tekanan
Purbaya juga mengaitkan reformasi tersebut dengan kondisi APBN yang menurutnya masih tangguh. Ia menyebut pembenahan di pajak, bea cukai, dan sejumlah sektor lain telah membantu menjaga posisi anggaran negara tetap kuat saat tekanan global meningkat.
“Sebelum perang, kita sudah perbaiki ekonomi di sini, reformasi, di pajak, Bea Cukai, dan lain-lain, sehingga kondisi APBN kita kuat,” ujarnya.
Bagi pemerintah, kekuatan APBN menjadi salah satu alasan kenapa proyeksi pertumbuhan dari Bank Dunia dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan situasi dalam negeri. Dari sudut pandang ini, fondasi fiskal masih memberi ruang bagi ekonomi untuk bertahan dan bergerak lebih baik.
Pandangan luar negeri dinilai lebih jelas
Selain soal angka pertumbuhan, Purbaya juga menyinggung bagaimana pihak luar memandang ekonomi Indonesia. Ia menilai investor global cenderung melihat situasi Indonesia dengan lebih jelas dan tidak sebersifat sentimen yang kerap muncul di dalam negeri.
“Kalau di luar negeri sih clear, pandangan mereka ke kita jelas. Kondisi APBN kita enggak dipermasalahkan,” tuturnya.
Pernyataan itu memperlihatkan keyakinan pemerintah bahwa kepercayaan eksternal terhadap ekonomi Indonesia masih terjaga. Karena itu, pemerintah tampak lebih memilih menunggu hasil nyata ketimbang sibuk mengoreksi proyeksi yang sudah terlanjur keluar.
Fokus pembahasan tentang proyeksi 4,7 persen kini bergeser ke satu pertanyaan besar, yaitu apakah pembenahan fiskal dan reformasi yang disebut Purbaya benar-benar akan tercermin pada realisasi pertumbuhan ekonomi. Di titik ini, pemerintah menempatkan ketahanan APBN dan hasil kebijakan domestik sebagai jawaban atas keraguan dari luar.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
