Layangan perintah pembongkaran menyasar 15 toko milik warga Palestina di desa Al-Fandaqumiya, Tepi Barat, hanya sehari setelah sejumlah pejabat tinggi Israel tampil dalam perayaan pembukaan kembali permukiman Sa-Nur di bukit yang berdekatan. Situasi ini langsung memantik kekhawatiran baru di tengah warga setempat yang selama ini hidup di bawah tekanan ekspansi permukiman Israel.
Kepala dewan desa, Refaat Qaruriya, mengatakan surat itu memberi tenggat satu bulan bagi para pemilik toko untuk bersiap. Perintah tersebut bukan sekadar soal bangunan, tetapi juga soal keberlangsungan ekonomi warga yang menggantungkan hidup pada aktivitas perdagangan kecil di desa itu.
Sa-Nur kembali jadi simbol politik
Acara di Sa-Nur dihadiri Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar. Mereka merayakan pembukaan kembali permukiman yang sebelumnya termasuk dalam 19 permukiman yang dievakuasi dalam rencana disengagement 2005.
Bagi kubu kanan Israel, Sa-Nur memiliki nilai simbolik yang besar. Evakuasi pada 2005 masih dianggap sebagai keputusan yang menyisakan luka politik, sehingga pembukaan kembali permukiman itu dipandang sebagai langkah untuk mengembalikan kehadiran Israel di wilayah tersebut.
Dampaknya langsung terasa di Al-Fandaqumiya
Di sisi lain bukit, warga Al-Fandaqumiya justru menerima kabar yang berlawanan arah. Mereka kini berhadapan dengan ancaman pembongkaran 15 toko yang selama ini menjadi bagian dari ruang hidup dan sumber penghasilan desa.
Qaruriya menilai keberadaan Sa-Nur akan memperberat kehidupan masyarakat karena warga khawatir kehilangan akses ke lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Kekhawatiran soal akses ini berulang kali muncul di desa-desa Palestina yang berbatasan dengan permukiman Israel, karena pembatasan akses sering berujung pada tekanan ekonomi yang lebih luas.
Pola tekanan yang lebih besar di Tepi Barat
Kasus di Al-Fandaqumiya tidak berdiri sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat warga Palestina telah menerima ribuan perintah pembongkaran sejak pemerintahan Israel saat ini terbentuk.
Kelompok pemantau hak Israel, Peace Now, juga menyebut Israel telah menyetujui 102 permukiman baru di bawah pemerintah sekarang. Laporan itu menambahkan bahwa jumlah tersebut meningkat 80 persen, yang menunjukkan arah kebijakan yang makin agresif di Tepi Barat.
Sebagian besar dunia memandang permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional. Israel menolak penilaian itu, dan perbedaan pandangan tersebut terus menjadi salah satu sumber utama ketegangan yang sulit reda.
Nada keras dari pejabat Israel dan kekhawatiran Palestina
Amir Daoud, pejabat Otoritas Palestina, menyebut perkembangan di Sa-Nur menimbulkan “kekhawatiran serius” terhadap eskalasi lanjutan. Ia juga menyoroti risiko pembatasan akses warga Palestina ke tanah dan menguatnya realitas aneksasi de facto.
Smotrich memang dikenal mendukung aneksasi Tepi Barat. Ia pernah mengatakan ingin membawa “maksimum wilayah dan minimum populasi Palestina” ke dalam kedaulatan Israel.
Dalam acara di Sa-Nur, Smotrich juga menyerukan agar Israel menetap di “seluruh Gaza” serta wilayah yang diduduki di Lebanon dan Suriah. Pernyataan itu mempertegas arah politik yang dianggap para pengkritik sebagai dorongan untuk memperluas kendali Israel atas wilayah-wilayah sengketa.
Kekerasan di lapangan belum berhenti
Tekanan di Tepi Barat juga tampak dari rangkaian kekerasan yang terus terjadi. Data PBB menyebut sedikitnya 580 serangan pemukim terhadap warga Palestina tercatat sejak awal 2026.
Serangan itu, bersama pembatasan akses, telah menyebabkan sedikitnya 1.800 orang mengungsi atau kehilangan tempat tinggal. Human Rights Watch menilai kekerasan dan pengusiran warga Palestina yang makin intens di Tepi Barat merupakan bentuk pembersihan etnis yang dimungkinkan negara Israel, tuduhan yang dibantah Israel.
Sementara itu, kelompok hak Israel Yesh Din menyatakan dakwaan terhadap kekerasan pemukim jarang terjadi, sehingga akuntabilitas di lapangan masih lemah. Dalam situasi seperti ini, pembukaan kembali Sa-Nur tidak hanya dipandang sebagai acara simbolik, tetapi juga sebagai sinyal politik yang langsung memengaruhi warga Palestina di sekitarnya.
