Di Jawa Timur, perhatian pada pendidikan kembali mengarah ke satu persoalan yang belum juga selesai: kesenjangan antara sekolah di kota dan di daerah. Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menilai peringatan Hardiknas 2026 seharusnya tidak hanya jadi seremoni, tetapi juga momen untuk mengevaluasi apakah layanan pendidikan sudah benar-benar merata.
Sorotan itu muncul karena Deni melihat mutu sekolah di Jawa Timur masih memperlihatkan jurang yang jelas antardaerah. Ia menilai ada wilayah yang sudah cukup siap mengikuti perubahan, sementara banyak sekolah di pinggiran masih tertinggal dalam sarana, guru, dan akses teknologi.
Pemerataan belum terasa di lapangan
Deni mengingatkan bahwa Jawa Timur punya skala pendidikan yang besar dengan sekitar 345.454 tenaga guru dari jenjang SD hingga SMK. Namun, jumlah itu belum otomatis membuat layanan pendidikan terasa seimbang di seluruh wilayah.
Menurut dia, persoalan utama justru ada pada sebaran guru dan fasilitas yang belum merata. Sekolah di perkotaan cenderung lebih siap dibanding banyak sekolah di daerah, sehingga pengalaman belajar siswa juga ikut berbeda.
Kondisi itu membuat perbedaan mutu layanan pendidikan semakin terlihat. Di sejumlah wilayah pinggiran, kekurangan sarana dan akses teknologi masih menjadi hambatan untuk mendukung pembelajaran yang layak.
Anggaran besar, manfaatnya harus sampai ke sekolah
Dari sisi pembiayaan, Deni menyoroti alokasi pendidikan Jawa Timur yang mencapai sekitar Rp9,9 triliun atau 32,8 persen dari APBD 2025. Ia menilai besarnya angka itu harus benar-benar berdampak pada sekolah dan siswa, bukan berhenti sebagai catatan di atas kertas.
Ia menekankan bahwa efektivitas penggunaan anggaran perlu diperkuat. Fokus belanja pendidikan, menurutnya, harus diarahkan pada peningkatan mutu layanan di lapangan agar hasilnya bisa dirasakan langsung.
Deni juga menilai kebijakan pendidikan perlu lebih terhubung antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut dia, sistem yang saling terhubung akan mencegah program tumpang tindih dan membuat upaya perbaikan lebih mudah dicapai.
Tantangan digital belum merata
Selain layanan dasar, kesiapan digital juga menjadi perhatian. Deni melihat transformasi digital di sekolah-sekolah Jawa Timur masih timpang, terutama di luar pusat kota.
Ia menyebut masih ada sekolah yang menghadapi keterbatasan akses internet dan perangkat pendukung pembelajaran digital. Dalam situasi ketika digitalisasi pendidikan terus berjalan, ketimpangan ini dinilai bisa menjadi masalah serius.
Menurut Deni, kesenjangan digital berpotensi memperlebar jurang pendidikan jika tidak segera dibenahi. Sebab, akses terhadap teknologi kini sudah menjadi bagian penting dari kualitas pembelajaran.
Kebijakan pendidikan diminta lebih hati-hati
Di tengah persoalan itu, Deni juga menyinggung rencana penghapusan jurusan di jenjang pendidikan menengah. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji dengan matang supaya tidak membingungkan siswa dan tidak membuat mereka kehilangan arah belajar.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan pembenahan serius dan berkelanjutan. Karena itu, perbaikan pendidikan di Jawa Timur dinilai harus berbasis data dan dijalankan konsisten agar manfaatnya terasa di seluruh wilayah.
Source: pdiperjuangan-jatim.com
