Angka penyerapan anggaran memang penting, tetapi kasus Jawa Timur menunjukkan bahwa angka besar belum tentu langsung terasa manfaatnya di lapangan. Dari LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, sorotan justru mengarah ke satu hal yang lebih mendasar: apakah uang daerah benar-benar berubah menjadi hasil yang dirasakan warga.
Catatan itu makin tajam karena masih ada pekerjaan rumah di sektor yang paling mudah dilihat publik, seperti jalan, data, pendidikan, dan pengawasan aparatur. Di titik inilah kualitas tata kelola diuji, bukan sekadar besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki daerah.
Uang tersedia, hasil belum selalu mengikuti
Salah satu catatan paling serius adalah SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,383 triliun secara un-audited. Dalam praktik fiskal, angka seperti ini bisa lahir dari efisiensi atau kehati-hatian, tetapi jika terus besar dan berulang, sinyal yang muncul justru soal perencanaan dan eksekusi program yang belum optimal.
Hal serupa terlihat pada belanja infrastruktur. Realisasi belanja Dinas PU Bina Marga hanya sekitar 80 persen, sementara hampir 48,35 persen jalan provinsi belum memenuhi standar lebar minimal tujuh meter.
Kondisi itu membuat jarak antara kemampuan fiskal dan kemampuan pelaksanaan terlihat jelas. Anggaran ada, namun belum seluruhnya berubah menjadi pembangunan yang benar-benar terasa di lapangan.
Data harus jadi dasar, bukan sekadar tumpukan angka
Pansus DPRD Jawa Timur juga menyoroti perlunya penguatan Satu Data Daerah dan integrasi data real-time antar-OPD. Dorongan ini penting karena kebijakan yang tepat sasaran bergantung pada data yang rapi, terhubung, dan bisa dipakai sebagai dasar keputusan.
Di banyak birokrasi, data sering terkumpul tanpa benar-benar diolah menjadi arah kebijakan yang presisi. Itulah sebabnya pendekatan data-driven governance menjadi relevan, karena pemerintah dituntut tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga membaca masalah secara cepat dan akurat.
Masalah perencanaan juga muncul pada pelatihan ASN. Deviasi pelatihan ASN tercatat mencapai 364 persen di atas target, yang secara administratif mungkin tampak tinggi, tetapi dari sisi manajemen justru memperlihatkan lemahnya Training Need Analysis dan kurang tepatnya perencanaan sumber daya manusia.
Hibah dan integritas aparatur ikut disorot
Pengelolaan hibah daerah pun tidak luput dari perhatian. Sebanyak 141 lembaga penerima hibah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan nilai lebih dari Rp42 miliar, disusul 10 lembaga yang belum menyampaikan SPJ senilai Rp15 miliar.
Di sisi aparatur, temuan 16 ASN yang diberhentikan karena pelanggaran hukum juga menjadi alarm tersendiri. Kasusnya beragam, mulai dari judi online hingga korupsi, dan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi layanan atau perbaikan angka administrasi.
Dalam birokrasi modern, profesionalisme, meritokrasi, dan disiplin organisasi tetap menjadi fondasi utama. Jika pelanggaran etik masih muncul, maka yang perlu dibenahi bukan hanya individu, melainkan juga sistem pengendaliannya.
Pembangunan manusia belum bergerak secepat ekonomi
Jawa Timur memang masih punya posisi penting sebagai motor ekonomi nasional. Struktur ekonominya dinilai kuat, industrinya relatif bertahan, dan konsumsi domestik masih menopang pertumbuhan di tengah tekanan global seperti perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga energi, dan ketidakpastian geopolitik.
Namun, kekuatan ekonomi itu belum otomatis diikuti kemajuan pembangunan manusia yang merata. Rata-rata lama sekolah Jawa Timur masih berada di angka 8,81 tahun hingga akhir 2025, yang berarti selama empat tahun terakhir rata-rata pendidikan penduduk belum menembus level setara kelas IX SMP.
Masalah lain tampak pada tingginya angka anak tidak sekolah di wilayah seperti Jember, Probolinggo, Bangkalan, dan Sumenep. Data itu memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghadirkan pemerataan akses pendidikan.
Karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan berbasis spasial dinilai penting. Kondisi kemiskinan di Madura tidak selalu sama dengan kawasan perkotaan atau tapal kuda, sehingga pendekatan yang seragam berisiko kurang efektif.
Reformasi yang butuh riset dan arah baru
Di tengah semua catatan itu, penguatan BRIDA dinilai strategis sebagai think tank pembangunan daerah. Jawa Timur membutuhkan birokrasi yang bekerja dengan riset dan eviden, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif tahunan.
Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ 2025 pun menjadi ruang koreksi kebijakan. Jawa Timur masih punya peluang besar untuk tetap menjadi pusat pertumbuhan nasional, tetapi kekuatan itu kini makin ditentukan oleh kualitas tata kelola yang mampu mengubah rencana menjadi hasil nyata bagi warga.
Source: pwmu.co
