Malaysia kembali menempatkan TikTok dalam sorotan setelah pemerintah dan regulatornya meminta penertiban cepat terhadap konten yang dinilai menghina serta memfitnah monarki. Kasus ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu keluarga kerajaan di negara itu, sekaligus menguji sejauh mana platform besar mampu merespons konten yang dianggap merusak ketertiban umum.
Yang dipersoalkan bukan hanya unggahan yang dianggap ofensif, tetapi juga materi yang disebut palsu, menyesatkan, dan dimanipulasi. Otoritas Malaysia menilai ada konten yang sangat kasar, memuat ancaman, serta menyerang institusi kerajaan dengan bantuan video berbasis AI dan gambar yang telah diubah.
Malaysian Communications and Multimedia Commission atau MCMC mengatakan telah memerintahkan TikTok mengambil langkah pemulihan segera. Regulator itu juga meminta perusahaan memperkuat kebijakan moderasi dan memberi penjelasan formal atas kegagalannya memblokir konten yang sudah lebih dulu diberi notifikasi.
MCMC menyoroti beredarnya akun yang diduga terhubung dengan Raja Sultan Ibrahim. Setelah itu, tekanan kepada TikTok meningkat karena pihak berwenang menilai respons platform belum memadai untuk menghentikan penyebaran materi yang dinilai merugikan.
Dalam pernyataannya, MCMC menyebut telah memberi peringatan sebelumnya. Namun, karena tanggapan yang diterima dinilai tidak memuaskan, regulator mendorong tindakan yang lebih tegas agar konten serupa tidak terus meluas di ruang digital.
Sorotan pada konten palsu dan manipulatif
Kasus ini juga menambah perhatian pada cara platform menghadapi konten berbasis kecerdasan buatan. Di Malaysia, kekhawatiran bukan hanya soal unggahan yang tidak sopan, tetapi juga soal penyebaran narasi yang memanfaatkan video AI dan gambar manipulatif.
MCMC menegaskan pihaknya memandang serius penggunaan platform daring untuk menyebarkan konten palsu atau yang mengganggu ketertiban umum. Karena isu yang disentuh berkaitan dengan monarki, pengawas digital Malaysia menempatkannya sebagai masalah yang jauh lebih sensitif dibanding perdebatan biasa di media sosial.
Tekanan semacam ini tidak berdiri sendiri. Malaysia selama ini dikenal makin agresif mengawasi platform digital ketika konten yang menyerang institusi kerajaan mulai meluas di ruang online.
Aturan hukum dan pengawasan yang lebih ketat
Malaysia adalah negara monarki konstitusional, dan hukum setempat memang memberi ruang untuk menindak ujaran yang memicu kebencian atau penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Dasarnya adalah undang-undang hasutan yang disahkan pada 1948.
Di tengah suasana seperti itu, perintah terhadap TikTok menjadi langkah terbaru dari otoritas Malaysia dalam mengatur platform media sosial. Pemerintah setempat juga terus menunjukkan bahwa isu yang menyentuh kehormatan keluarga kerajaan diperlakukan sebagai persoalan ketertiban publik.
Langkah pengawasan Malaysia bahkan meluas ke area lain. Pada Januari, MCMC memblokir akses ke asisten AI Grok setelah muncul reaksi global terkait penggunaannya untuk membuat gambar eksplisit seksual tanpa persetujuan orang yang digambarkan.
Pemerintah Malaysia juga tengah menyiapkan penerapan aturan yang telah disahkan tahun lalu untuk melarang penggunaan media sosial oleh anak di bawah 16 tahun. Kebijakan itu mengikuti langkah serupa di sejumlah negara, termasuk Australia, Indonesia, dan Prancis.
Tekanan untuk platform besar
TikTok, yang didirikan oleh perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance, belum segera merespons permintaan komentar. Sikap diam itu membuat sorotan terhadap platform tersebut semakin besar di tengah tuntutan agar perusahaan digital ikut menjaga lingkungan daring yang aman dan patuh pada aturan setempat.
Bagi Malaysia, penanganan konten yang dianggap memfitnah raja bukan sekadar urusan moderasi biasa. Pemerintah dan regulator memandang perlindungan terhadap institusi monarki sebagai bagian dari stabilitas publik, sehingga setiap kelalaian platform bisa memicu respons yang lebih keras.
Karena itu, kasus ini menjadi ujian baru bagi cara media sosial mengelola konten sensitif di negara tersebut. Di sisi lain, tekanan kepada TikTok juga menunjukkan bahwa batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap institusi kerajaan kini makin ketat diawasi.
Source: www.aljazeera.com
