Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI langsung memunculkan perhatian karena entitas ini ditempatkan sebagai jalur baru yang lebih terpusat untuk ekspor sumber daya alam. Skema ini tidak hanya menyentuh urusan perdagangan, tetapi juga terkait erat dengan upaya memperkuat devisa negara dan merapikan aliran ekspor.
Di saat yang sama, pemerintah melihat DSI sebagai alat untuk menekan kebocoran penerimaan negara. Fokusnya ada pada Devisa Hasil Ekspor dan praktik ilegal yang selama ini memangkas potensi pemasukan dari komoditas sumber daya alam.
Dorongan agar ekspor lebih mudah diawasi
Pembentukan DSI memperlihatkan arah baru dalam pengelolaan ekspor SDA yang ingin dibuat lebih terintegrasi. Dengan sistem yang lebih terpusat, alur ekspor diharapkan lebih mudah dipantau dan penerimaan negara bisa dimaksimalkan.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai skema seperti ini berpeluang menambah devisa negara selama tata kelolanya dijalankan dengan rapi. Menurut dia, model entitas tunggal bisa membantu pemerintah mempersempit ruang bagi praktik yang merugikan negara.
Esther juga menyoroti adanya potensi pemasukan yang hilang akibat aktivitas ilegal. Karena itu, keberadaan DSI dinilai penting untuk menekan kebocoran yang selama ini menggerus hasil ekspor SDA.
Posisi Indonesia di pasar global ikut dipertaruhkan
Selain soal penerimaan, DSI juga dipandang dapat memengaruhi daya tawar Indonesia di pasar internasional. Esther melihat entitas besar seperti ini bisa memberi ruang lebih kuat bagi Indonesia untuk memengaruhi harga dan volume ekspor secara strategis.
Dengan posisi yang lebih solid di rantai perdagangan global, Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada peran sebagai pemasok bahan mentah. Dari situ, ruang untuk memperjuangkan kepentingan nasional juga dinilai bisa lebih besar.
Pasokan domestik dan harga tidak luput dari perhatian
Manfaat DSI tidak berhenti pada devisa. Esther menilai entitas ini juga bisa membantu menjaga ketersediaan komoditas di dalam negeri agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Jika pengaturan ekspor berjalan lebih terarah, risiko kelangkaan bisa ditekan. Stabilitas harga di pasar domestik juga berpeluang lebih terjaga, sehingga kebutuhan dalam negeri tidak terganggu oleh dorongan ekspor semata.
Transparansi jadi syarat yang tidak bisa ditawar
Meski terlihat menjanjikan, Esther mengingatkan bahwa manfaat DSI hanya akan terasa jika transparansi benar-benar dijaga. Publik, menurut dia, perlu melihat tata kelola perusahaan yang terbuka agar skema ekspor satu pintu tidak memunculkan persoalan baru.
Ia juga menekankan bahwa sistem yang terlalu terpusat tidak boleh menutup ruang bagi produsen lokal. Perusahaan eksportir kecil tetap membutuhkan ruang untuk bergerak cepat dan mencari pasar yang lebih luas.
Arahan pemerintah dan sorotan pada praktik bermasalah
Pembentukan DSI disebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut tujuan utamanya adalah memperkuat transparansi transaksi ekspor SDA nasional.
Rosan juga menyinggung praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai tinggi selama ini. Ia merujuk pada data yang disampaikan Presiden dari World Bank, dengan dua praktik tersebut menjadi perhatian karena bisa menekan nilai ekspor yang semestinya tercatat lebih optimal.
Dengan latar itu, DSI kini diposisikan sebagai mesin baru untuk menata ulang alur ekspor komoditas SDA agar lebih terbuka dan akuntabel. Tantangan berikutnya ada pada pelaksanaannya, yakni apakah entitas ini mampu memperkuat penerimaan negara tanpa mengganggu ruang sehat bagi pelaku usaha nasional.
Source: www.medcom.id
