Lonjakan harga plastik mulai masuk ke meja pembahasan pemerintah karena dampaknya sudah terasa ke biaya produksi industri. Airlangga Hartarto memastikan persoalan ini akan dibicarakan melalui Satgas Percepatan Ekonomi, dengan fokus pada langkah cepat yang bisa langsung dipakai di lapangan.
Rapat itu dijadwalkan berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Airlangga menyebut forum tersebut tidak hanya dipakai untuk membaca situasi, tetapi juga untuk menyiapkan respons atas tekanan yang sedang dialami sektor manufaktur.
Tekanan biaya langsung dirasakan industri
Kenaikan harga plastik menjadi perhatian karena bahan ini dipakai luas dalam aktivitas manufaktur. Saat harga bahan baku naik, biaya produksi ikut terdorong, sementara pelaku usaha juga masih menghadapi tekanan pada biaya operasional.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah melihat perlunya penanganan yang tidak berlarut. Karena itu, pembahasan diarahkan ke skema debottlenecking, yaitu upaya mengurai hambatan yang mengganggu aktivitas usaha agar masalah yang muncul bisa segera dicari jalan keluarnya.
Airlangga menegaskan rapat khusus itu akan melibatkan tim satgas yang memang dibentuk untuk mempercepat penyelesaian persoalan semacam ini. Ia mengatakan pembahasan akan dilakukan langsung di lingkup kementeriannya agar tindak lanjutnya bisa lebih cepat disusun.
“Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor kementeriannya, Senin (27/4/2026).
Stimulus juga ikut masuk daftar pembahasan
Selain mencari cara meredam hambatan usaha, pemerintah juga membuka kemungkinan adanya stimulus bagi sektor yang sangat bergantung pada plastik. Opsi ini dipandang penting karena kenaikan harga bahan baku bisa memukul daya tahan pelaku industri secara langsung.
Namun, bentuk bantuan yang mungkin dibahas belum dijelaskan lebih jauh. Airlangga belum merinci detail stimulus itu dan meminta publik menunggu hasil rapat resmi yang akan digelar dalam forum satgas.
“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.
Pembahasan stimulus menjadi relevan karena tekanan harga bahan baku tidak berhenti pada satu mata rantai saja. Jika beban terus naik, stabilitas produksi dan kelancaran pasokan bisa ikut terdampak.
Satgas dibentuk untuk mempercepat kebijakan ekonomi
Rapat yang dipimpin Airlangga terkait dengan tugas Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas ini dibentuk atas amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 11 Maret 2026.
Keterangan dari laman JDIH Setneg menyebut pembentukan satgas ditujukan agar program strategis pemerintah tidak tersendat oleh hambatan birokrasi. Pemerintah ingin kebijakan ekonomi bergerak lebih cepat dan lebih terkoordinasi saat menghadapi persoalan di lapangan.
Struktur satgas melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Airlangga Hartarto memimpin bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sedangkan posisi wakil ketua diisi antara lain oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Rosan Roeslani, dan Rachmat Pambudy.
Perhatian pemerintah mengarah ke daya saing industri
Masuknya isu harga plastik ke forum lintas pejabat menunjukkan tekanan biaya industri tidak dipandang sepele. Persoalan ini bukan cuma soal satu bahan baku, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran produksi dan daya saing sektor manufaktur.
Karena itu, pemerintah menempatkan debottlenecking dan pembahasan stimulus sebagai dua jalur yang bisa dipakai bersamaan. Tujuannya supaya kenaikan harga plastik tidak terus menambah beban pelaku usaha dan tidak mengganggu aktivitas industri yang bergantung pada pasokan bahan tersebut.
