Di Priangan Timur, tekanan paling terasa bukan datang dari angka penyaluran kredit, melainkan dari kemampuan bayar debitur yang makin rapuh. Kondisi itu terlihat dari lonjakan kredit bermasalah di Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang menembus 24,6 persen, jauh melampaui rata-rata Jawa Barat dan nasional.
Wilayah yang mencakup Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran itu memang sedang berada dalam situasi ekonomi yang berat bagi perbankan. Data Kantor OJK Tasikmalaya per 31 Maret 2026 mencatat rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan di Priangan Timur berada di level 4,73 persen, sementara rata-rata Jawa Barat 3,44 persen dan nasional 2,35 persen.
BPR jadi titik paling rentan
Angka yang paling mengkhawatirkan muncul pada kelompok BPR. Di segmen ini, rasio kredit macet di Priangan Timur mencapai 24,6 persen dan menjadi yang paling rentan dibandingkan kelompok lembaga keuangan lain di wilayah tersebut.
Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menyebut kondisi itu menjadi perhatian khusus pengawas. OJK terus menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, terutama pada BPR yang memang menjadi fokus pengawasan.
Menurut Nofa, kredit bermasalah tidak muncul tanpa sebab. Ia menjelaskan bahwa gagal usaha yang berujung gagal bayar, pemulihan ekonomi pascapandemi yang belum tuntas, serta tekanan ekonomi yang masih berlangsung ikut mendorong tingginya NPL.
UMKM masih menanggung beban berat
Titik rawan lain terlihat pada pembiayaan sektor UMKM. Pada kredit bank umum, NPL sektor ini berada di angka 7,70 persen, sedangkan pada BPR angkanya melonjak hingga 24,64 persen.
Kondisi itu menunjukkan usaha kecil masih menghadapi tekanan besar dalam menjaga arus kas. Saat usaha tersendat, kemampuan bayar debitur ikut menyempit dan risiko kredit bermasalah naik.
OJK menilai kehati-hatian dalam pemberian kredit tetap menjadi kunci bagi industri perbankan. Pemeriksaan tahunan juga dilakukan untuk memastikan penyaluran kredit berjalan sesuai prinsip itu dan tidak terdorong ekspansi yang terlalu agresif.
Bunga acuan ikut menekan
Selain kondisi usaha yang belum pulih, tantangan lain datang dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang baru menyentuh 5,25 persen. Nofa menyebut dampaknya tidak langsung ke BPR karena bank harus menghitung ulang penyesuaian bunga sebelum menerapkannya.
Meski begitu, tekanan bunga tetap berpotensi memperberat keadaan debitur. Jika bunga kredit naik, masyarakat bisa makin keberatan membayar, sementara bank juga berpotensi lebih sulit mendorong ekspansi usaha.
Nofa menambahkan, rata-rata bunga di BPR sebenarnya sudah tinggi. Karena itu, ruang untuk menaikkan bunga lagi menjadi sempit dan cenderung memaksa bank menekan margin agar nasabah tidak semakin terbebani.
Perdagangan dan industri juga ikut terseret
Di antara lima besar sektor penyaluran kredit di Priangan Timur, perdagangan besar dan eceran mencatat rasio NPL tertinggi. Angkanya mencapai 9,35 persen dengan baki debit Rp13,55 triliun.
Setelah itu, sektor industri pengolahan mencatat NPL 8,76 persen dengan baki debit Rp3,34 triliun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga masih menghadapi risiko, dengan rasio NPL 5,10 persen dan baki debit Rp3,52 triliun.
Di sisi lain, sektor rumah tangga dan sektor bukan lapangan usaha lainnya terlihat lebih aman. Rasio NPL keduanya masing-masing berada di level 1,94 persen dan 2,34 persen, jauh di bawah sektor usaha utama yang masih tertekan.
Dengan tekanan usaha, biaya dana, dan kemampuan bayar yang belum membaik, pembiayaan di Priangan Timur masih berada dalam fase rapuh. Selama kondisi itu belum berubah, risiko kredit bermasalah masih berpotensi bertahan di atas rata-rata wilayah lain.
Source: www.detik.com
