Di tengah tekanan biaya yang terus naik, Organda mendorong pemerintah memberi perhatian lebih besar pada pasokan bahan bakar minyak untuk angkutan umum. Bagi pelaku transportasi darat, kepastian BBM dinilai jauh lebih mendesak dibanding agenda elektrifikasi yang masih membutuhkan kesiapan lebih luas.
Dorongan itu datang karena layanan angkutan publik sangat bergantung pada suplai energi dasar agar bus dan moda darat lain tetap beroperasi stabil. Jika pasokan terganggu, jadwal perjalanan bisa ikut kacau dan kepercayaan penumpang ikut terdampak.
Kepastian BBM Jadi Urusan Utama
Ketua Angkutan Pariwisata DPP Organda, Anthony Steven Hambali, menegaskan bahwa operasional bus dan angkutan umum tidak bisa berjalan mulus tanpa ketersediaan BBM yang pasti. Ia menilai gangguan kecil saja dalam distribusi sudah cukup untuk memengaruhi layanan harian.
Menurut Anthony, pemerintah perlu memastikan kebutuhan energi dasar operator terpenuhi lebih dulu sebelum mendorong perubahan teknologi yang lebih besar. Ia menilai sektor angkutan darat saat ini membutuhkan kepastian usaha agar layanan publik tetap jalan tanpa tekanan yang terlalu berat.
Subsidi Didorong Langsung ke Operator
Selain soal pasokan, Organda juga meminta skema subsidi BBM diarahkan langsung ke operator angkutan. Usulan ini dinilai lebih tepat sasaran karena bantuan bisa langsung menopang biaya operasional pelaku usaha yang melayani masyarakat setiap hari.
Tekanan biaya tidak hanya datang dari BBM, tetapi juga dari kebutuhan lain seperti oli dan ban yang ikut terdorong inflasi. Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha angkutan umum harus menanggung beban berlapis agar armada tetap bisa beroperasi.
Anthony bahkan menyebut ada dorongan agar harga BBM disesuaikan. Namun, di lapangan, ruang gerak operator tetap terbatas karena banyak biaya dasar terus meningkat sementara pendapatan tidak mudah ikut menyesuaikan.
Tarif Tak Mudah Naik di Tengah Persaingan
Di sisi lain, pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi atau AKAP belum leluasa menaikkan tarif secara sepihak. Persaingan antarmoda masih ketat, sehingga kenaikan harga tiket bisa berisiko menurunkan penumpang.
Karena itu, banyak operator memilih menahan beban biaya agar loyalitas pengguna tidak hilang. Kondisi ini membuat perusahaan angkutan berada dalam posisi sulit, sebab biaya produksi dan perawatan naik, tetapi harga layanan tidak bisa langsung dinaikkan.
Tarif bus sendiri tercatat terakhir naik pada 2023, sementara penyesuaian lanjutan belum bisa dilakukan hingga sekarang. Selama itu, beban operasional terus bergerak naik dan operator harus mencari cara agar layanan tetap bertahan.
Stimulus Lain Juga Diminta
Organda tidak hanya berhenti pada isu BBM. Organisasi ini juga meminta pemerintah memberi stimulus tambahan untuk meringankan biaya operasional angkutan publik.
Salah satu usulan yang diajukan ialah subsidi tarif tol untuk kendaraan angkutan umum. Selain itu, Organda mendorong kemudahan serta keringanan biaya impor suku cadang bus agar perawatan armada tidak semakin membebani perusahaan.
Kebutuhan suku cadang yang terus muncul membuat kesehatan keuangan operator ikut tertekan. Karena itu, dukungan kebijakan dinilai penting supaya layanan publik tetap bisa berjalan dengan ritme yang stabil.
Elektrifikasi Tetap Jalan, Tapi Tidak Dipaksa
Organda tidak menolak program elektrifikasi transportasi publik yang didorong pemerintah. Namun, organisasi ini menilai penerapannya harus bertahap dan melihat kesiapan ekosistem serta kondisi keuangan operator.
Transisi energi tetap dianggap penting, tetapi tidak seharusnya langsung membebani pelaku usaha yang masih menjaga layanan tetap hidup. Karena itu, perubahan teknologi dinilai perlu memberi ruang adaptasi agar penyedia transportasi publik tidak terjepit secara ekonomi.
Dalam pandangan Organda, kepastian BBM masih menjadi fondasi utama untuk menjaga angkutan umum tetap bertahan saat ini. Sementara dorongan menuju elektrifikasi tetap perlu berjalan dengan dukungan kebijakan yang realistis agar layanan publik tidak kehilangan daya saing di tengah biaya operasional yang terus menekan.
