Prabowo Siapkan Tambahan Personel untuk BPKP, KPK, dan Kejagung Demi Kejar Koruptor

Langkah Presiden Prabowo Subianto soal dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional langsung memberi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin masalah ini berhenti di level teguran. Sejumlah pejabat sudah dipanggil, beberapa nama sudah bergeser, dan aparat penegak hukum kini berada di jalur yang lebih serius untuk menelusuri perkara tersebut.

Di tengah sorotan atas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga menunjukkan sikap terbuka untuk menambah dukungan bagi lembaga yang mengawasi dan menindak penyimpangan. Bagi dia, uang negara harus dijaga ketat dan tidak boleh diselewengkan dalam bentuk apa pun.

Dukungan untuk lembaga pengawas dan penegak hukum

Saat berbicara dalam acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor, Prabowo menegaskan bahwa negara harus memperkuat pengawasan, bukan melemahkannya. Ia menyoroti kebutuhan sumber daya manusia di lembaga seperti BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung.

Kepada Kepala BPKP, Prabowo menyampaikan pesan yang sangat tegas soal kebutuhan personel. “Kalau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi,” ujarnya.

Sikap serupa juga ia tujukan kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung. Menurut Prabowo, semua lembaga itu perlu dukungan agar bisa bekerja lebih kuat dalam mencegah dan mengungkap penyimpangan.

Korupsi disebut sebagai pelecehan terhadap negara

Prabowo menempatkan pemberantasan korupsi sebagai persoalan yang menyentuh martabat negara. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan uang rakyat bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang mencederai wibawa pemerintah.

“Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” katanya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pengawasan dan penindakan akan didorong lebih keras bila ada indikasi penyimpangan. Pemerintah, menurut Prabowo, tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang merugikan negara.

Pencopotan pimpinan BGN bukan keputusan mendadak

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ia menegaskan bahwa langkah itu bukan reaksi spontan terhadap satu kejadian.

Prabowo mengatakan dirinya sudah lebih dulu menerima laporan tentang kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan di tubuh BGN. Setelah itu, ia memanggil sejumlah pejabat terkait untuk meminta penjelasan lebih jauh.

Ia menyebut kualitas organisasi sangat ditentukan oleh integritas pemimpin. Bagi Prabowo, pimpinan yang lemah atau tidak jujur bisa langsung memengaruhi kinerja lembaga.

BPKP, PPATK, KPK, dan Kejagung ikut turun

Setelah laporan awal masuk, Prabowo memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta sejumlah pejabat lain. Langkah itu ditempuh untuk memperdalam informasi terkait persoalan di BGN.

Program Makan Bergizi Gratis dinilai penting karena menyangkut bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan afirmasi. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dianggap harus ditangani serius.

Dalam konteks ini, peran BPKP, PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung menjadi penting untuk menelusuri masalah dan mencegah kerugian negara meluas. Pemerintah juga menunjukkan bahwa penelusuran tidak harus menunggu kasus terbuka lebih jauh ke publik.

Masuk ke tahap hukum yang lebih serius

Pernyataan Prabowo sejalan dengan langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Mereka ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026.

Penetapan itu menandai bahwa perkara tersebut sudah masuk tahap yang lebih serius. Di sisi lain, dukungan politik dari Presiden menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum diharapkan bisa bekerja tanpa hambatan dan tanpa perlakuan khusus.

Foto yang beredar juga memperlihatkan Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung di Jakarta. Kasus ini pun menjadi perhatian besar karena menyangkut program publik yang penting dan penggunaan anggaran negara yang semestinya dijaga ketat.

Source: www.suara.com
Exit mobile version