Lebih dari 20 ribu ASN di Jember turun tangan membenahi data warga miskin untuk satu tujuan besar: memastikan bantuan tidak lagi salah alamat. Dari proses itu, pemerintah daerah menemukan ribuan data penerima yang ternyata sudah tidak layak masuk daftar aktif.
Pembenahan besar ini membuat Jember mencuri perhatian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menilai langkah daerah itu layak diapresiasi karena kualitas data memang menjadi fondasi utama agar program pengentasan kemiskinan berjalan tepat.
Pemkab Jember memakai pendekatan berbasis nama dan alamat atau By Name By Address untuk memetakan kondisi warga secara lebih rinci. Cara ini dipakai agar bantuan dari APBN, APBD, sampai CSR perusahaan bisa disalurkan lebih pas kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Bupati Jember Gus Fawait menekankan bahwa yang dikerjakan bukan sekadar memperbarui daftar penerima. Menurut dia, pemerintah harus hadir lewat program yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Proses verifikasi dan validasi lapangan berlangsung dari 17 April hingga 17 Mei 2025 untuk memutakhirkan data Desil 1. Dalam pekerjaan itu, 39 indikator kemiskinan diperiksa dengan bantuan teknologi digital berbasis web dan telepon pintar.
Target yang dipasang hampir seluruhnya tercapai. Dari sasaran yang ada, 96.126 kepala keluarga atau 98 persen berhasil diverifikasi.
Hasil pengecekan memperlihatkan banyak data lama yang sudah tidak relevan. Sebanyak 16.766 warga penerima bantuan tercatat telah meninggal dunia, sedangkan 10.703 keluarga diketahui sudah pindah ke luar daerah.
Temuan itu memperkuat alasan mengapa pemutakhiran data tidak bisa dilakukan sesekali saja. Jika data dibiarkan usang, bantuan berisiko terus mengalir ke alamat yang salah.
Iwan Sumule menyebut persoalan validitas data masih menjadi pekerjaan besar di tingkat nasional. Ia juga menyoroti tumpang tindih bantuan sosial yang membuat koordinasi pusat dan daerah perlu berjalan lebih efektif.
Karena itu, BP Taskin berharap bisa berperan sebagai pusat orkestrasi dan integrasi data nasional. Dorongan ini sejalan dengan target pemerintah menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029.
Saat ini, angka kemiskinan nasional masih berada di level 8,25 persen atau 23,36 juta jiwa per September 2025. Angka itu menunjukkan masih besarnya kebutuhan akan data yang akurat agar program perlindungan sosial benar-benar menyentuh sasaran.
Di Jember sendiri, pembenahan data berjalan beriringan dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan catatan BPS, tingkat kemiskinan daerah itu turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025.
Penurunan tersebut setara dengan 8,01 ribu jiwa yang keluar dari kemiskinan. Meski begitu, Jember masih tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah warga miskin terbesar kedua di Jawa Timur secara absolut, yakni 216,76 ribu jiwa.
Kondisi itu membuat pembenahan data di Jember dinilai masih sangat mendesak. Langkah terintegrasi yang dijalankan daerah ini kini dilihat sebagai contoh penting yang bisa memperkuat efektivitas pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.
