Penataan subsidi energi makin mengarah ke data yang lebih rinci, dan salah satu yang paling disorot adalah pembatasan BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin atau CC serta jenis kendaraan. Dewan Energi Nasional menilai cara ini dapat membuat Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran, sekaligus menahan volume penyaluran yang selama ini menjadi beban fiskal.
Anggota DEN Satya Widya Yudha menyebut skema tersebut berpotensi menghemat 10 hingga 15 persen dari total volume bahan bakar. Perhitungan itu muncul dari penerapan pembatasan dengan melihat CC dan jenis kendaraan yang memang berhak menerima subsidi.
Pengendalian subsidi diarahkan ke kelompok yang tepat
DEN melihat kebijakan ini sebagai langkah langsung untuk memastikan bantuan negara tidak mengalir ke kendaraan yang tidak semestinya menikmati harga subsidi. Dengan begitu, konsumsi berlebihan pada kelompok kendaraan tertentu bisa ditekan tanpa mengubah arah utama dukungan pemerintah kepada masyarakat yang berhak.
Pembatasan BBM subsidi juga diposisikan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih luas. Pemerintah ingin menjaga subsidi tetap terkendali di tengah harga minyak yang terus naik.
LPG 3 kg ikut masuk penataan
Selain BBM, pemerintah juga menyiapkan penguatan subsidi LPG 3 kg agar distribusinya lebih akurat. Satya menjelaskan, transformasi subsidi LPG 3 kg akan berbasis data P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Pendekatan berbasis data itu ditujukan agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat. DEN menilai model ini bisa memperbaiki ketepatan sasaran dan sekaligus mengurangi kebocoran distribusi energi bersubsidi.
Elektrifikasi dan pasokan domestik ikut digenjot
Di sisi lain, DEN juga mendorong percepatan elektrifikasi transportasi sebagai cara untuk menekan konsumsi BBM secara bertahap. Jika penggunaan kendaraan listrik meningkat, kebutuhan bahan bakar minyak diperkirakan ikut turun.
Untuk penguatan pasokan, pemerintah menyiapkan optimalisasi energi domestik. Langkah itu mencakup pemaksimalan pemanfaatan DMO batu bara dan gas, serta penggunaan minyak kelapa sawit untuk program biodiesel B50.
Satya menyebut mandatori B50 direncanakan mulai berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan itu diharapkan bisa menekan impor solar secara signifikan, dengan target pemerintah menurunkan impor solar hingga nol.
Dengan rangkaian langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketahanan energi sambil menahan tekanan fiskal dari subsidi. Pembatasan BBM subsidi berdasarkan CC kendaraan menjadi salah satu opsi utama, berdampingan dengan penataan LPG 3 kg, percepatan kendaraan listrik, dan penguatan pasokan energi domestik.
Source: www.suara.com
