Di balik setiap kapal bantuan yang berlayar ke Gaza, selalu ada pola yang nyaris sama: dicegat, diarahkan ke pelabuhan Israel, lalu para penumpangnya diperiksa dan kerap dideportasi. Pola itu kembali disorot setelah Global Sumud Flotilla dihentikan Angkatan Laut Israel di perairan internasional Laut Mediterania Timur saat membawa ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk sembilan warga negara Indonesia.
Yang membuatnya menonjol bukan hanya jumlah orang yang ikut, tetapi juga kenyataan bahwa jalur laut tetap dipilih meski risikonya tinggi. Dari satu misi ke misi lain, kapal-kapal sipil yang membawa relawan, dokter, jurnalis, politisi, dan aktivis kemanusiaan terus berhadapan dengan tindakan paksa di laut.
Pola yang terus berulang
Bagi para aktivis, pelayaran ke Gaza adalah upaya menyalurkan bantuan medis dan pangan ke wilayah yang diblokade. Namun bagi Israel, armada seperti ini tetap diperlakukan sebagai bagian dari penegakan blokade di Jalur Gaza.
Itulah sebabnya, dalam lebih dari satu dekade terakhir, banyak misi solidaritas berakhir dengan cara serupa. Kapal dihentikan di laut, dibawa ke Pelabuhan Ashdod, lalu penumpangnya menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya dipulangkan.
Mavi Marmara jadi titik paling kelam
Insiden paling mematikan terjadi saat Gaza Freedom Flotilla berlayar dengan enam kapal yang membawa 10.000 ton bantuan dan sekitar 700 aktivis dari puluhan negara. Kapal utama, MV Mavi Marmara, diserbu pasukan komando Angkatan Laut Israel di perairan internasional sekitar 64 kilometer dari Gaza.
Operasi itu berlangsung pada dini hari dengan dukungan helikopter dan sekoci cepat. Para aktivis yang tidak bersenjata mencoba mempertahankan kapal, tetapi pasukan Israel melepaskan tembakan peluru tajam dan menewaskan sembilan aktivis di tempat.
Seorang korban lain kemudian meninggal dunia setelah koma selama beberapa tahun. Ratusan peserta misi itu ditangkap, mengalami luka-luka, lalu ditahan di penjara Beersheba sebelum akhirnya dideportasi di bawah tekanan diplomatik internasional.
Kapal lain pun tak luput
Beberapa hari setelah tragedi itu, MV Rachel Corrie juga dicegat di perairan internasional sekitar 20 mil dari Gaza. Kapal berbobot 1.200 ton tersebut membawa pasokan medis dan bahan bangunan untuk warga sipil di Gaza.
Pasukan Israel naik dari laut dan mengalihkannya ke Pelabuhan Ashdod. Greta Berlin dari Free Gaza Movement menyebut 20 penumpang dan kru telah empat kali menolak mengubah rute secara sukarela sebelum penggerebekan dilakukan.
Di kapal itu ada relawan asal Irlandia dan Malaysia, termasuk peraih Nobel Perdamaian Máiread Corrigan serta mantan Asisten Sekjen PBB Denis Halliday. Seluruh penumpang akhirnya dideportasi setelah penahanan.
Tekanan politik ikut mengubah jalur
Pada Freedom Flotilla II, koalisi aktivis mencoba mengirim lebih dari 300 peserta dengan rencana pelayaran 10 kapal menuju Gaza. Namun tekanan diplomatik Israel membuat sejumlah negara pelabuhan, termasuk Yunani, membatasi keberangkatan kapal-kapal tersebut.
Laporan dugaan sabotase terhadap beberapa kapal juga membuat sebagian besar armada gagal berlayar. Dari rangkaian itu, hanya kapal Prancis Dignite-Al Karama yang berhasil mendekati Gaza setelah mengubah rute dari tujuan awal menuju Mesir.
Meski hanya membawa 17 aktivis, kapal itu tetap dicegat Angkatan Laut Israel dan dibawa ke Pelabuhan Ashdod. Seluruh aktivis diperiksa lalu dideportasi.
Tokoh publik pun tidak kebal
Freedom Flotilla III pada 2015 kembali menarik perhatian karena melibatkan kapal Marianne Av Stockholm yang berbendera Swedia. Kapal itu dicegat di perairan internasional sekitar 100 mil laut dari pantai Gaza dan kemudian diarahkan ke Ashdod.
Misi ini jadi sorotan karena di dalam kapal terdapat mantan Presiden Tunisia Moncef Marzouki dan anggota parlemen Spanyol Ana Miranda. Meski punya posisi politik internasional, mereka tetap diperlakukan sebagai tahanan imigrasi sebelum dipulangkan secara bertahap.
Beberapa kru baru dibebaskan setelah menjalani penahanan selama beberapa hari. Kasus ini memperlihatkan bahwa status tokoh publik tidak selalu mengubah perlakuan saat armada ke Gaza dihentikan.
Dari pencegatan ke serangan yang lebih modern
Gelombang berikutnya terjadi pada 2018 lewat misi bertema “Just Future for Palestine” yang diorganisasi Freedom Flotilla Coalition. Kapal nelayan berbendera Norwegia, Al-Awda, dicegat secara agresif di perairan internasional sekitar 49 mil laut dari Gaza saat membawa bantuan medis senilai ribuan euro.
Beberapa hari kemudian, kapal pendamping bernama Freedom yang berbendera Swedia mengalami nasib serupa. Militer Israel menaiki kapal secara paksa, memutus komunikasi satelit, dan menangkap puluhan aktivis dari berbagai negara.
Menurut laporan resmi Front Line Defenders, para aktivis mengaku mendapat perlakuan kasar. Mereka juga menyebut penggunaan taser, sementara seluruh barang pribadi dan dokumentasi jurnalistik disita oleh otoritas Israel.
Represi terhadap misi kemanusiaan lalu berkembang ke bentuk yang lebih modern. Pada 2 Mei 2025, kapal Conscience yang bersiap menuju Gaza dihantam dua kali serangan drone misterius di perairan internasional sekitar 14 mil laut atau 25 kilometer dari pantai Malta.
Ledakan itu memicu kebakaran besar dan merusak lambung kapal secara signifikan. Tiga puluh aktivis asal Turki dan Azerbaijan di dalam kapal terpaksa menguras air agar kapal tidak tenggelam, sementara empat relawan mengalami luka robek dan luka bakar akibat serpihan ledakan.
Global Sumud Flotilla memicu gelombang baru
Kasus Global Sumud Flotilla kembali mengundang sorotan setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut di Pelabuhan Ashdod. Dalam video itu, para aktivis dari Indonesia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru tampak bermata tertutup serta tangan terikat zip-tie.
The Guardian menyebut tindakan Israel dalam operasi tersebut bukan hanya penangkapan, tetapi juga dinilai melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Konsular. Sejumlah negara, termasuk Australia dan Korea Selatan, ikut mengecam penangkapan di luar batas teritorial.
Indonesia pun bergerak lewat jalur diplomasi multilateral. Karena tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel, pemerintah berkoordinasi dengan KBRI di Amman, Istanbul, Kairo, dan Roma untuk memantau keselamatan sembilan WNI serta menuntut pembebasan mereka atas dasar misi kemanusiaan.
Deretan peristiwa ini menunjukkan bahwa pelayaran bantuan ke Gaza tetap berada dalam risiko tinggi. Di tengah blokade yang masih berlangsung, koridor laut terus dipilih para relawan, meski berkali-kali berujung pada pencegatan militer, penahanan, dan krisis diplomatik baru.
Source: www.beritasatu.com
