Gagasan Dedi Mulyadi soal pajak kendaraan bermotor yang dihapus lalu diganti dengan sistem bayar saat memakai jalan langsung menarik perhatian karena menyentuh cara pembiayaan infrastruktur yang selama ini dikenal luas. Dalam skema ini, beban pembayaran tidak lagi melekat pada kepemilikan kendaraan, melainkan pada seberapa sering jalan dipakai.
Dedi, yang akrab disapa KDM, menempatkan usul tersebut sebagai bagian dari dorongan membangun jalan provinsi yang lebih berkualitas. Ia menegaskan bahwa jalan yang baik tidak cukup hanya mulus, tetapi juga harus ditopang drainase, CCTV, penerangan jalan umum, dan pos pengamanan.
Bayar sesuai pemakaian
Dalam konsep yang ia paparkan, warga hanya dikenakan biaya ketika menggunakan jalan. Kendaraan yang tidak melintas tidak akan ditagih biaya, sehingga skema ini dinilai mengikuti pemakaian aktual.
Dedi menyebut prinsip itu sebagai bentuk keadilan. Ia juga menilai besaran pembayaran perlu disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan dan bobot kendaraan yang melintas.
Kendaraan berat dikenakan lebih tinggi
Skema tersebut juga dikaitkan dengan dampak kendaraan terhadap kondisi jalan. Menurut Dedi, kendaraan yang lebih berat seharusnya membayar lebih tinggi karena memberi pengaruh lebih besar pada kerusakan atau penurunan kualitas jalan.
Dari sisi pengguna, model seperti ini diharapkan membuat pemakaian jalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Dedi juga mengaitkannya dengan peluang berkurangnya kemacetan serta meningkatnya kenyamanan pengguna jalan.
Masih tahap awal pembahasan
Meski wacana itu sudah muncul ke publik, Dedi menegaskan bahwa belum ada kebijakan resmi yang lahir dari gagasan tersebut. Saat ini, ide itu masih berada pada tahap awal pembahasan.
Untuk itu, tim kajian sudah disiapkan guna menelaah usulan tersebut lebih jauh. Kajian itu akan melibatkan akademisi dan pihak lain agar pembahasan tidak berhenti pada gagasan umum saja.
Masih perlu kajian mendalam
Pembahasan lanjutan akan melihat berbagai aspek penting, mulai dari regulasi hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Artinya, wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penerapan sistem jalan berbayar masih harus melewati proses panjang sebelum bisa diarahkan menjadi kebijakan.
Dedi memandang arah baru pembiayaan jalan ini sebagai bagian dari upaya besar membangun jalan yang lebih baik di Jawa Barat. Bagi dia, kualitas jalan dan keselamatan pengguna harus berjalan bersama dalam satu rancangan yang utuh.
Source: www.tvonenews.com
