Kementerian Sosial mulai mengambil langkah paling keras terhadap penerima bantuan sosial yang terindikasi memakai dana bansos untuk judi online. Jika terbukti, bantuan itu tidak lagi sekadar dihentikan sementara, tetapi dicabut permanen.
Sikap tegas itu membuat penyaluran bansos kini tidak hanya soal siapa yang layak menerima, tetapi juga bagaimana bantuan dipakai setelah sampai ke tangan penerima. Pemerintah ingin memastikan uang negara benar-benar dipakai untuk kebutuhan yang sesuai tujuan awal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pengawasan sekarang diperketat lewat pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dukungan data transaksi dari PPATK dipakai untuk melihat aliran dan pemanfaatan bantuan secara lebih teliti.
Langkah itu juga membuat verifikasi tidak berhenti di tahap penyaluran. Kemensos ikut memantau penggunaan bantuan di lapangan agar tidak ada celah penyalahgunaan yang lolos dari pengawasan.
Pencoretan turun tajam di triwulan kedua
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang dicoret pada triwulan kedua 2026 tercatat 75 orang. Angka ini jauh lebih rendah dibanding triwulan pertama 2026, ketika lebih dari 11 ribu KPM diberhentikan dari daftar penerima.
Perbedaan angka itu menunjukkan proses penyaringan makin ketat setelah data bansos dipadankan dengan data transaksi. Pemerintah juga terus menyempurnakan basis informasi agar pemeriksaan semakin akurat.
Kemensos bahkan menyerahkan data termutakhir hasil pembaruan bersama Badan Pusat Statistik kepada PPATK. Koordinasi lintas lembaga ini dipakai untuk mempersempit ruang penyalahgunaan bantuan sosial.
Sanksi dibuat permanen
Gus Ipul menegaskan penerima bansos yang terbukti terlibat judi daring akan dikenai pemutusan bantuan secara permanen. Kebijakan ini menandai pendekatan yang lebih keras dibanding sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa pada kasus tertentu, pemerintah pernah memberi kesempatan sekali lagi kepada penerima yang masih sangat membutuhkan setelah hasil ground check. Namun, kesempatan itu tetap disertai peringatan agar pelanggaran tidak diulangi.
Kini, toleransi tambahan itu tidak lagi diberikan untuk penyalahgunaan yang dilakukan dengan sengaja. Pemerintah tetap menyiapkan pendampingan, tetapi tujuannya untuk mencegah kasus serupa terulang pada penerima yang memang masih rentan.
Mayoritas kasus ada di desil bawah
Berdasarkan profil data kemiskinan, mayoritas penerima manfaat yang terindikasi aktivitas ilegal berada di kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan judi online di kalangan penerima bansos tidak muncul dalam satu pola yang sama.
Gus Ipul mengatakan ada penerima yang akunnya dimanfaatkan orang lain. Ada juga yang melakukannya sendiri, dan kelompok inilah yang disebutnya mendapat garis merah dari pemerintah.
Pemerintah membedakan antara penyalahgunaan yang terjadi karena akun dipakai pihak lain dan pelanggaran yang dilakukan secara sadar. Pemisahan ini membuat penanganan tidak disamaratakan untuk semua kasus.
Pengawasan melebar ke daerah
Di tingkat lapangan, distribusi bansos juga akan terus diawasi secara berkala melalui pendamping sosial di tiap wilayah. Pengawasan itu berjalan bersama pemerintah daerah supaya fungsi bimbingan dan kontrol tetap kuat.
Skema tersebut disiapkan agar bantuan sosial tidak melenceng dari tujuan awal. Dengan verifikasi berlapis, pemerintah berharap penyaluran bansos makin tepat sasaran bagi keluarga yang benar-benar bergantung pada dukungan negara.
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa Kemensos tidak ingin ada ruang aman bagi penyalahgunaan bantuan. Dengan data yang dipadankan, basis informasi yang diperbarui, dan pengawasan daerah yang diperkuat, jalur penyaluran sekaligus penggunaan bansos kini diawasi lebih rapat.
-
-
-
-
