Insentif mobil listrik yang sedang disiapkan pemerintah tidak akan dibagi rata untuk semua model. Arah kebijakannya justru dibuat lebih spesifik, dengan ruang insentif yang lebih besar untuk kendaraan berbaterai nikel dibandingkan mobil listrik non-nikel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian mobil listrik memang tengah disusun. Ia menyampaikannya di kantornya, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026), dan menegaskan bahwa insentif ini ditujukan untuk kendaraan listrik murni, bukan kendaraan hibrida.
Fokus pemerintah ada di EV murni
Keputusan itu memperlihatkan posisi pemerintah yang ingin mendorong kendaraan tanpa emisi langsung lebih cepat masuk pasar. Karena itu, hibrida tidak ikut mendapatkan skema yang sama dalam rancangan insentif yang sedang dibahas.
Purbaya menyebut bentuk potongan pajaknya masih dalam tahap perumusan. Saat ini, skema yang dibicarakan mencakup PPN DTP 100 persen dan 40 persen, tetapi rincian akhirnya belum diputuskan.
Besaran insentif disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan
Pemerintah juga tidak memakai satu angka potongan untuk semua mobil listrik. Besar insentif akan mengikuti spesifikasi kendaraan, sehingga detail teknisnya masih harus disusun lebih lanjut.
Untuk urusan pelaksanaan, Kementerian Perindustrian akan menggarap rincian teknis kebijakan ini. Dengan begitu, kendaraan yang masuk program bisa dipetakan berdasarkan karakteristiknya masing-masing, bukan diperlakukan seragam.
Nikel dapat perlakuan lebih besar
Salah satu pembeda utama dalam rancangan ini ada pada komposisi baterai. Pemerintah memberi perhatian khusus pada mobil listrik dengan baterai berbasis nikel karena material tersebut berasal dari sumber daya alam domestik.
Purbaya menjelaskan bahwa skema untuk baterai nikel dan non-nikel akan berbeda. Insentif yang lebih besar untuk nikel diberikan agar material itu lebih banyak terserap dalam industri nasional.
Terkait hilirisasi dan nilai tambah
Arahan tersebut sekaligus masuk dalam strategi hilirisasi mineral kritis. Pemerintah ingin kebijakan mobil listrik tidak berhenti pada dorongan pembelian, tetapi juga menguatkan rantai pasok teknologi baterai di dalam negeri.
Purbaya menekankan pentingnya penguasaan teknologi baterai agar kekayaan mineral Indonesia memberi nilai tambah lebih tinggi. Dalam pandangannya, pemanfaatan nikel menjadi cara untuk memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia.
Ia juga menyebut sempat berdiskusi dengan CTO Danantara Sigit Puji Santosa soal perbandingan teknologi baterai. Dari pembahasan itu, nikel dinilai lebih baik dari sisi kualitas dibanding LFP, yang disebut sebagai teknologi generasi kedua.
Sinyal untuk pasar dan industri
Rancangan PPN DTP ini memberi sinyal tegas bahwa pemerintah ingin mempercepat adopsi EV murni. Di saat yang sama, kebijakan ini juga diarahkan agar sejalan dengan penguatan industri baterai dan pemanfaatan bahan baku domestik.
Bagi pasar otomotif, desain insentif yang dibedakan menunjukkan arah yang lebih selektif. Bagi industri, fokus pada nikel memperlihatkan bahwa agenda transisi energi kini juga dibaca sebagai peluang untuk memperluas nilai tambah mineral Indonesia.
