Pungutan di jalan provinsi Jawa Barat langsung memunculkan kekhawatiran dari kalangan logistik, terutama karena beban operasional mereka sudah tinggi sejak awal. Skema jalan berbayar dinilai tidak akan terasa seperti biaya kecil bagi truk ekspedisi yang terus bergerak bolak-balik setiap hari.
Ketua ASPERINDO Sukabumi Cianjur, Dede Latif, menilai wajar jika masyarakat meminta layanan jalan yang setara dengan jalan tol saat diminta membayar. Masalahnya, kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di lapangan masih jauh dari memadai karena kualitasnya belum merata dan sebagian masih dianggap rusak.
Beban usaha dinilai akan makin bertambah
Dari sudut pandang pelaku logistik, pungutan tambahan di jalan provinsi berpotensi langsung menekan biaya usaha. Dede menyebut truk ekspedisi bisa melintas 8–10 kali sehari di ruas jalan provinsi, sehingga skema berbayar akan jauh lebih berat dibanding pajak kendaraan bermotor tahunan.
Ia menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor sudah menjadi kewajiban rutin yang dibayar pemilik kendaraan. Karena itu, pungutan baru di jalan provinsi dipandang sebagai beban tambahan yang akan memperbesar tekanan pada dunia usaha.
Kekhawatiran itu muncul bukan hanya karena soal tarif, tetapi juga karena frekuensi penggunaan jalan yang tinggi oleh armada logistik. Dalam kondisi seperti itu, biaya kecil yang dikenakan berulang kali bisa berubah menjadi pengeluaran besar bagi perusahaan ekspedisi.
Kemacetan jadi alasan penolakan lain
Selain soal biaya, ASPERINDO Sukabumi Cianjur juga menyoroti kemacetan yang masih belum tertangani di Sukabumi. Mereka menilai persoalan lalu lintas dasar belum selesai, sehingga wacana jalan berbayar terasa sulit diterima oleh pengguna jalan.
Dede mempertanyakan logika menambah beban pengguna ketika masalah kemacetan belum menunjukkan penyelesaian yang jelas. Ia juga menyinggung janji pemerintah daerah soal penguraian lalu lintas yang sempat melibatkan Ignasius Jonan sebagai penasihat transportasi, tetapi hasilnya belum terlihat di lapangan.
Bagi pelaku usaha, kondisi ini membuat skema jalan berbayar dianggap belum punya landasan yang kuat. Mereka ingin kepastian bahwa pengguna jalan memang mendapat manfaat nyata, bukan sekadar menambah pungutan di tengah persoalan yang belum beres.
Pemerintah provinsi diminta beri kejelasan
Di tengah penolakan itu, asosiasi meminta pemerintah provinsi memberi penjelasan tegas jika kebijakan tersebut memang akan dijalankan. Mereka menilai kebijakan baru semestinya dibarengi fasilitas yang memadai, jaminan kelancaran, dan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha.
Kritik juga diarahkan pada kemungkinan kebijakan itu hanya berhenti sebagai wacana pencitraan untuk menaikkan PAD. Tanpa perbaikan layanan yang terasa, dunia usaha dinilai akan menjadi pihak yang paling dulu menanggung dampaknya.
Perdebatan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa masalah jalan provinsi di Jawa Barat tidak berhenti pada soal sumber pembiayaan. Bagi pelaku logistik, yang lebih penting justru mutu layanan publik, kondisi ruas jalan, dan kepastian bahwa kebijakan baru tidak memperberat distribusi barang.
Source: www.sukabumiupdate.com
