Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai masuk jalur yang lebih tertata. Pemerintah kini menyiapkan 11.512 kegiatan untuk memastikan pemulihan tidak berhenti di tahap perbaikan sementara.
Fokus utama bergeser ke layanan dasar, konektivitas, dan aktivitas warga yang sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi. Di saat yang sama, arah penanganan juga mulai diarahkan ke rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan berjalan permanen.
Dari darurat ke pemulihan yang lebih terarah
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penanganan berlangsung dalam tiga tahap besar. Tahap itu dimulai dari tanggap darurat, lalu transisi, dan berlanjut ke pemulihan permanen.
Menurut Tito, fase darurat sudah dapat ditangani lewat mobilisasi cepat lintas instansi. Seluruh unsur pemerintahan bergerak serentak di bawah komando Presiden untuk menahan dampak awal bencana.
Setelah itu, pemerintah memasuki masa transisi sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari. Pada fase ini, perhatian utama diarahkan ke pemulihan layanan dasar yang sempat terganggu.
Layanan dasar mulai kembali berjalan
Sejumlah layanan yang penting bagi warga sudah kembali berfungsi. Pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, dan fasilitas kesehatan disebut sudah bergerak lagi.
Pemulihan layanan-layanan itu menjadi pondasi agar kehidupan masyarakat bisa kembali stabil. Tanpa pemulihan dasar tersebut, langkah lanjutan di sektor lain akan jauh lebih sulit dijalankan.
Kondisi ini juga menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak lagi bertumpu pada respons sesaat. Pemerintah mulai menyusun tahapan yang lebih panjang agar kebutuhan warga tidak hanya tertutup untuk sementara.
Akses darat jadi penanda penting
Perkembangan lain yang menonjol terlihat pada konektivitas antardaerah. Tito menyebut seluruh jalan nasional sudah kembali terhubung, sementara jembatan nasional juga sudah berfungsi lagi.
Meski begitu, masih ada jembatan yang memakai solusi sementara. Beberapa di antaranya menggunakan jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
Seluruh jalur itu tetap dipakai untuk menjaga mobilitas warga sekaligus distribusi logistik. Akses darat menjadi sangat penting karena jalur ini merupakan urat nadi pergerakan barang, warga, dan layanan publik.
Sekolah dan pengungsian ikut bergerak ke kondisi lebih stabil
Perubahan juga terlihat di sektor pendidikan. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali menggelar pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan.
Masih ada sebagian kecil sekolah yang belajar di tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain. Kondisi itu terutama terjadi di wilayah yang memang memerlukan relokasi.
Di sisi lain, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda terus menurun. Situasi ini memperlihatkan bahwa banyak warga mulai keluar dari fase bertahan hidup menuju keadaan yang lebih tertata.
Renduk jadi dasar pemulihan jangka panjang
Untuk memastikan proses berikutnya berjalan konsisten, pemerintah menyiapkan Rencana Induk atau Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen ini disusun dari konsolidasi usulan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga, lalu diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
Tito menilai Renduk penting agar arah pemulihan tetap terukur dan tidak terputus antarinstansi. Dari dokumen inilah perpindahan dari tanggap darurat ke transisi, lalu ke tahap rehab-rekon, dipetakan secara lebih jelas.
Renduk pemulihan itu disusun untuk periode 2026–2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor. Cakupannya meliputi pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Pemerintah menempatkan infrastruktur dasar dan hunian tetap sebagai prioritas utama pada tahun pertama pelaksanaan. Langkah ini dipilih agar warga tidak terlalu lama bergantung pada hunian sementara setelah bencana.
Source: www.medcom.id
