Di Jawa Tengah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak lagi sekadar wacana di atas kertas. Hingga 16 Mei 2026, sudah ada 6.271 unit yang beroperasi, jumlah yang membuat provinsi ini menjadi salah satu pusat percepatan program KDKMP di Indonesia.
Yang menarik, operasional koperasi itu tidak selalu menunggu bangunan fisiknya selesai. Di banyak desa, layanan sudah berjalan lebih dulu lewat gerai-gerai awal yang disesuaikan dengan kesiapan masing-masing wilayah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan data tersebut setelah mengikuti peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dari jumlah yang diresmikan itu, 531 unit berada di Jawa Tengah dan 530 unit lainnya di Jawa Timur.
Di Jawa Tengah sendiri, capaian operasional itu setara sekitar 73 persen dari total koperasi yang ada. Di saat yang sama, sebanyak 2.769 gedung koperasi juga sudah selesai dibangun.
Layanan berjalan sebelum gedung rampung
Luthfi menegaskan bahwa koperasi yang aktif tidak harus menunggu seluruh bangunan selesai. Menurut dia, pendekatan operasional memang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan tiap daerah.
Di sejumlah desa, KDKMP sudah bergerak dengan satu sampai tiga gerai layanan. Beberapa layanan awal itu bahkan sudah mencakup pembayaran listrik, air, dan transaksi lain yang menjadi embrio layanan keuangan koperasi.
Pembangunan dipercepat di banyak wilayah
Pemerintah daerah juga mempercepat pembangunan gedung KDKMP melalui kolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro. Pengerjaan itu tersebar ke beberapa wilayah komando, mulai dari Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, hingga Korem 074/Warastratama 332 titik.
Data SIMKOPDES menunjukkan Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung KDKMP terbanyak di Jawa Tengah, yakni 186 gedung. Setelah itu ada Boyolali dengan 180 gedung dan Klaten dengan 174 gedung.
Menyesuaikan karakter desa
Arah pengembangan koperasi di Jawa Tengah juga dibuat tidak seragam. Luthfi menyebut kebutuhan desa nelayan dan wilayah pegunungan tidak bisa disamakan, sehingga model layanan dan pengembangannya harus mengikuti kondisi setempat.
Pendekatan itu membuat KDKMP di Jawa Tengah tidak berhenti pada urusan fisik bangunan. Di banyak lokasi, koperasi sudah menjalankan fungsi layanan dasar bagi warga sambil menunggu infrastruktur lain dirampungkan.
Dengan 6.271 koperasi yang sudah bergerak, Jawa Tengah kini tampil sebagai provinsi dengan skala operasional KDKMP paling menonjol. Percepatan ini datang dari kombinasi pembangunan gedung, operasional awal, dan penyesuaian terhadap karakter wilayah masing-masing desa dan kelurahan.
Source: radarsemarang.jawapos.com
